TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 yang belum dapat dilaksanakan, bahkan belum ditender sama sekali mengindikasikan banyaknya persoalan di dalamnya.

Masalah ini, masih menjadi pembahasan penting bagi masyarakat Aceh.

Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik A Rahim mengatakan, banyak proyek APBA 2019 yang dikuasai oleh elite tertentu yang berkuasa untuk kepentingan politik, biaya politik, dan memperkuat partai politik.

Namun hal ini juga dibahas oleh Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani atau yang akrab disapa SAG, agar suara-suara yang meyudutkan pemerintah tidak asal tuding.

Menurut SAG, Pemerintah Aceh meminta bukti, bila ada elite Aceh kuasai proyek APBA atau oknum Pokja ULP/BPBJ yang meminta fee dari rekanan proses tender.

Mengomentari masalah ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Teman Jokowi, Samsul B Ibrahim menyebut harus ada keinginan yang kuat dari Pemerintah Aceh untuk memperbaiki keadaaan yang sedang terjadi.

Baca: BREAKINGNEWS : Boat Membawa Puluhan Penumpang dari Sabang Karam di Perairan Pulo Aceh

Menurut Samsul yang juga Putra Daerah Aceh, kalau memang ada masalah atau terindikasi, Pemda Aceh harus berani memperbaiki atau mengganti orangnya.

Ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Samsul juga menegaskan, jangan karena konflik internal ini berlarut-larut tanpa penyelesaian dan rakyat Aceh yang dirugikan.

"Selanjutnya, Samsul mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Aceh yang bersih dan akuntabilitas sesuai dengan koridor Syariat Islam menjadi pondasi utama dalam sistem pemerintahan dan berbisnis di Aceh," kataya, Kamis (20/6/2019).

Seperti kita ketahui, berdasarkan catatan KPK, Aceh termasuk enam besar propinsi terkorup di Indonesia.

Selain itu, Aceh juga termasuk Provinsi Termiskin di Sumatera menurut Kepala Badan Pusat Statistik Aceh.

Dengan fakta-fakta di atas, Samsul menegaskan pentingnya budaya malu menjadi benteng atau pondasi utama untuk menegakan hukum sesuai Syariat Islam.

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, seharusnya lekat dengan budaya malu dan tidak melakukan korupsi.

Baca: Wali Kota Risma Penuhi Panggilan Kejati, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi YKP Triliunan Rupiah

"Jangan sampai dengan Syariat Islam, korupsi tumbuh subur, terkesan main-main. Perilaku ini memalukan Aceh!" kata Samsul.

Tentang pemberantasan korupsi, Samsul juga mengajak semua elemen di Aceh untuk mengobarkan semangat Anti Korupsi seperti yang diserukan oleh Pemerintahan Jokowi yakni tidak ada kompromi atau tawar menawar.

"Jokowi inginkan Indonesia bebas korupsi. Dan Aceh juga harus bebas korupsi demi menegakkan pemerintahan bersih untuk mensejahterakan seluruh rakyat Aceh.”