Sebelum Kena OTT, Nurdin Basirun Pernah Diperingatkan KPK soal Suap dan Korupsi

"Status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan akan disampaikan nanti sore melalui konferensi pers di KPK," ujar Basaria Panjaitan.

Basaria Panjaitan mengatakan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas beserta kepala bidang bersama staf, dan pihak swasta, KPK melakukan kegiatan penindakan sejak Rabu (10/7/2019) siang di wilayah Kepulauan Riau.

"Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi yang diduga diperuntukan pada Kepala Daerah di sana," kata Basaria Panjaitan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) kepada Tribunbatam.id, Kamis (11/7/2019).

Pada 2017, Basaria Pandjaitan juga melakukan pengarahan pada Rapat Koordinasi dan Supervisi serta Penandantangan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi.

Acara berlangsung di aula kantor gubernur Kepri pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (16/5/2017) pagi.

Puluhan pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) Provinsi Kepri dan kabupaten/kota se-Kepri tampak tegang.

Tatapan mata mereka tidak lepas dari sosok Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol Pur Basaria Pandjaitan.

Semua pejabat tersebut nyaris tak pernah beranjak dari tempat duduknya ketika Basaria memberikan gambaran secara garis besar pemetaan permasalahan yang berpotensi tindak pidana korupsi di Kepri.

"Tim kami sudah berada di sini dan bekerja selama beberapa hari sebelumnya. Tim kami di Kepri tidak hanya untuk hari ini saja," kata Basaria dengan nada suara pelan namun tegas.

Dia kembali menegaskan, keberadaan tim koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pemberantasan korupsi di daerah.

Tim tersebut akan melakukan langkah-langkah yang terintegrasi baik langkah pencegahan maupun langkah penindakan.

"Ada beberapa laporan hasil mapping (pemetaan-red) Tim Korsup di Kepri," kata Basaria.

Basaria menguraikan, di Kepri ini program e-planning dan e-budgeting sudah berjalan, namun keduanya belum terintegrasi secara baik.

Hal tersebut akan bisa berdampak pada potensi terjadi tindak pidana korupsi.

"Ini temuan dari Tim Korsup pada layanan pengadaan. Ada mark up anggaran dan lain-lain. Karena itu, katalog harga itu harus jadi acuan," ucap Basaria.