Sebelum Kena OTT, Nurdin Basirun Pernah Diperingatkan KPK soal Suap dan Korupsi

Wakil Ketua KPK itu bahkan mengingatkan para pejabat agar temuan tersebut tidak lalu membuat Kepri bernasib sama dengan Riau.

Dia memastikan, jika temuan itu tidak segera dibenahi oleh pemerintah daerah di Kepri, kendati Tim Korsup sudah melakukan upaya pencegahan, maka Tim Korsup akan mengabil langkah penindakan.

"Jangan seperti Riau, sudah beberapa kali Tim Korsup melakukan upaya pencegahan namun tidak ditanggapi oleh Pemda setempat. Karena itu, Tim Korsup melakukan penindakan," kata Basaria.

Selain temuan pada layanan pengadaan, Basaria juga menyoroti pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dana desa sebesar Rp 228 miliar untuk 275 desa di Kepri, jual beli jabatan serta kinerja Bea dan Cukai.

Dia memastikan, KPK akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menempatkan Babinkantibmas mendampingi kepala desa dalam mengelola dana desa.

KPK juga menanggapi laporan masyarakat tentang jual beli jabatan dan menyerahkan penanganannya kepada tim Saber Pungli dan Mabes Polri.

"Biasanya tim Saber Pungli bergerak cepat ketika menerima rekomendasi dari kami. Satu minggu setelah itu, pasti ada operasi tangkap tangan," ujar Basaria.

Sementara untuk Bea dan Cukai, Basaria mengingatkan agar terjadi tindakan ’borongan’ dengan mengizinkan barang-barang yang diproduksi di luar negeri masuk secara bebas ke dalam negeri dan menghancurkan nilai jual produk dalam negeri.

"Terakhir, saya mau sampaikan bahwa upaya bersih-bersih tindak pidana korupsi paling efektif dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam instansi itu sendiri," tegas Basaria yang pernah menjabat Direskrim Polda Kepri ini.

Kiprah Nurdin Basirun

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun bersama lima orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2019) malam.

Nurdin telah menjabat sebagai kepala daerah provinsi itu sejak 25 Mei 2016. Dari segi karir politik, bisa dibilang Nurdin cukup berpengalaman.

Latar belakang pendidikannya yakni S3 Universitas 17 Agustus, Surabaya. Ia sempat menjajaki pendidikan informal di Lemhanas RI pada 2007 dan 2012.

Sebelum berkecimpung ke dunia politik, pria kelahiran 7 Juli 1957 itu pernah menjadi Direktur Perusahaan Pelayaran Rakyat tahun 2000.

Diketahui, pada pendidikan formalnya, ia sempat mengambil MPT dan MPI Kementerian Perhubungan tahun 1980 dan 1988.