Pemprov Papua, kata dia, harus segera memberi atensi khusus terhadap hal ini.

"Kami punya 2 tuntutan, pertama, kami minta agar untuk sementara kontrak sewa asrama saat ini kami minta diperpanjang dulu. Tuntutan kedua, agar sebaiknya Pemprov mengupayakan asrama mahasiswa secara permanen," ungkap mahasiswa Fakultas Kedokteran Unud ini.

Ia berharap agar ke depannya pemerintah Papua memperhatikan kebutuhan putra daerah di kota mereka menempuh studi.

Ini agar pendidikan yang mereka tempuh dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu dan turut segera bersumbangsih dalam pembangunan Papua.

"Dengan ketidakpastian ini tentunya kami kecewa. Semoga Pemda (Papua) mendengar kondisi situasi sebenarnya di sini. Kasihan juga ibu pemilik rumah, nunggak udah lama," imbuh Yesaya.

Nunggak Rp 240 Juta

Pemilik rumah asrama putra Papua, Gusti Ayu Sukawerti berharap agar pembayaran sewa segera diselesaikan oleh Pemprov Papua.

Terlebih, pembayaran sudah menunggak sejak tiga tahun.

Total pembayaran yang menunggak yakni Rp 80 juta per tahun yang tidak dibayarkan sejak periode 2016-2017, 2017-2018 dan 2018-2019.

Jika ditotal biaya sewa yang belum dibayar mencapai Rp 240 Juta.

"Harapan saya ya segera dibayarlah itu, karena udah rugi banyak, selama 3 tahun perbaiki sana-sini dan sekarang saya sudah kehabisan uang, kondisi suami saya yang ngurus selama ini juga sudah meninggal," kata dia ditemui Tribun Bali di kediamannya Monang-Maning, Minggu (14/7/2019).

Ia menuturkan, komunikasi dengan Pemprov Papua selama kurun tiga tahun sudah tak terjalin dengan baik.

Kerja sama ini sebenarnya mulai terjalin sejak tahun 2000-an silam.

Namun begitu masuk di tahun 2016 itu mulai tidak ada lagi komunikasi yang baik. Kendati begitu, ia masih memberikan kelonggaran waktu pembayaran.