Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap perpidahan ibukota negara ke Kalimantan, Sekretaris Tim DKI Lampung Ary Meizari Alfian mengaku pihaknya cukup prihatin.

"Karena bukan apa-apa resiko terhadap semua aspek berkehidupan berbangsa kita kedepan ini akan mempunyai resiko yang cukup besar," ucapnya, Selasa 30 Juli 2019.

"Artinya bahwa yang pertama seperti yang sudah kita lakukan dari berbagai kajian di Kalimatan ini mempunyai resiko yang cukup besar."

"Pertama dari kemungkinan konflik horizontal dari aspek penerimaan masyarakat di sana dan pendatang setelah itu kondisi pembangunan," imbuhnya.

Baca: Galih Ginanjar Minta Maaf, Fairuz A Rafiq: Sudah Kayak Gini Baru Minta Maaf, Kemarin ke Mana Saja?

Selanjutnya, ketersediaan baik sumber daya manusia, sumber daya material, serta kondisi lahan yang gambut perlu diperhatikan.

"Kemudian masalah pasca perpindahan itu akan memiliki resiko besar terhadap resistensi ASN, karena mereka punya keluarga cukup besar yang akan dipindahkan 800 sampai 1,5 juta dan mereka punya keluarga kalau dibawa ke Kalimantan gak memungkinkan kalau mau ditinggal, biaya mau pulang pergi siapa yang mau tanggung," terangnya.

Besar harapan Ary jika pemerintah memaksakan pindah ke Kalimantan untuk membuka kajiannya.

"Bapenas itu mengeluarkan tujuh kreteria untuk supaya ibu kota pindah terutama terkait ketersedian lahan itu sebagian besar tidak terpenuhi di Kalimantan, salah satu contoh ketersedian air terus penerimaan aspek sosial grafis masyrakat bisa menerima atau tidak," jelasnya.

"Kemudian mitigasi bencana disana juga kan malah bencana kebakaran setiap tahun terjadi, Jadi tolong hasil kreteria tersebut dijabarkan kepada masyarakat apakah kreteria yang diberikan terpenuhi di Kalimantan," imbuhnya.

Ary menuturkan perpindahan ini tidak bisa dianggap sepele.

"Perlu digaris bawahi perpindahan Ibu kota ini jangan dianggap sepele karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat seluruh Indonesia dan juga martabat kalau sampai salah bukan hanya di nasional di internasional ya dipermalukan," ungkapnya.

Ary mengumpamakan jika pemilihan pejabat ada feet and proper tes maka untuk ibu kota juga perlu adanya hal serupa

"Jangan sampai warga negara kita mengingatkan betul-betul memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya hasil kajian bisa dipertanggungjawabkan (jika di Kalimantan)," bebernya.