TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh Papua mengenai pemekaran sejumlah wilayah yang ada di Papua dan Papua Barat.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada Presiden saat bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/9/2019).

Baca: Diminta Bangun Istana Kepresidenan di Papua, Jokowi: Saya Bisik-bisik Dulu dengan Para Menteri

Tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengusulkan pemekaran provinsi bagi lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Berkaitan dengan pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Saya iya (setuju), tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua ya tiga," ujar Presiden Jokowi menanggapi aspirasi tersebut.

Meski demikian, Presiden Jokowi menuturkan usulan tersebut mesti dikaji terlebih dahulu.

Sebab, pemekaran wilayah diatur dalam Undang-Undang.

"Ini perlu ada kajian karena undang-undangnya kelihatannya sudah mendukung ke sana dan saya memang ingin ada dari bawah usulan itu," kata Jokowi.

Selain soal pemekaran wilayah, Presiden Jokowi juga menanggapi sejumlah aspirasi lainnya.

Di antaranya ialah penyelesaian proyek Palapa Ring Paket Timur yang akan diselesaikan pada tahun ini sehingga kualitas konektivitas dan jaringan informasi di Papua akan jauh lebih baik.

"Palapa Ring ini akan selesai akhir tahun ini. Tanah Papua nanti 4G semuanya," kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga mendukung pembangunan asrama Nusantara di setiap daerah studi agar para pelajar dari berbagai penjuru Nusantara dapat berbaur dan mengenali satu sama lain.

Jokowi juga mendukung penuh usulan para tokoh Papua untuk membentuk lembaga adat yang diperuntukkan bagi anak dan perempuan Papua.

Baca: Jokowi akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

"Bagus untuk memberikan akselerasi untuk perlindungan anak dan perempuan di Papua. Saya kira silakan, akan saya dukung," ucapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.