TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua meminta warga Kota Wamena tidak eksodus.

Jhon menegaskan situasi keamanan di Wamena berangsur kondusif.

Baca: Wanita LGBT di Samarinda Aniaya Bocah 6 Tahun hingga Tewas, Ini Motif hingga Kronologinya

“Kami beri jaminan keamanan kepada seluruh warga masyarakat yang hidup di Kabupaten Jayawijaya, tanpa memandang dia berasal dari mana atau agama maupun suku apa. Dan kondisi saat ini telah kondusif berkat hadirnya pemerintah dan aprat keamanan TNI dan Polri. Jadi warga yisak perlu kuatir atau takut lagi,” ujar Bupati Kamis (3/10/2019).

Menurutnya, kehadiran TNI dan Polri di Kota Wamena untuk memberikan perlindungan keamanan kepada warga, baik Papua maupun non Papua.

“TNI dan Polri hadir untuk memberikan rada aman pada sekuruh warga Jayawijaya, tanpa memandang putra daerah atau pendatang,”  ucapnya.

Jhon mengakui kerusuhan yang terjadi di Wamena, telah menimbulkan terjadinya pengungsian warga secara besar-besaran.

Dan warga yang mengungsi bukan saja pendatang, tapi juga warga asli Jayawijaya meninggalkan Kota Wamena.

“Warga yang mengungsi bukan hanya pendatang, tapi juga warga pribumi, karena masih ada isu-isu yang tidak jelas,” kata Bupati.

Orang asli Jayawijaya dan Pegunungan lainnya banyak yang mengungsi ke kabupaten lain seperti ke Lanny Jaya,Tolikara maupun Yalimo.

“Sebagian besar mereka mengungsi ke pinggiran Kota Wamena,” ungkapnya.

Mengenai aktivitas di Kota Wamena, Bupati mengatakan, sudah berjalan normal.

“Bisa lihat, Mama-mama sudah kembali berjualan sayur, toko juga sudah mulai buka, tentu ini berdampak baik bagi perekonomian di Wamena terutama untuk membuat kestabilan harga,” tandas Bupati.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan instruksi agar sekolah-sekolah di Jayawijaya kembali beraktivitas mulai Senin (7/10/2019) mendatang.

Meski diperkirakan sebanyak 248 tenaga pengajar atau guru sudah meninggalkan Kota Wamena.

Bupati sudah meminta instansi terkait mengumpulkan seluruh tenaga pengajar untuk kembali mengajar.

Terkait keamanan tenaga pengajar atau guru dalam beraktivitas, Bupati menyerahkan masalah tersebut kepada TNI dan Polri yang nantinya mengawal jalannya proses belajar mengajar.

Minimnya tenaga pengajar, akibat sebagian besar eksodus, Bupati mengatakan, masih memiliki tenaga guru dari Indonesia Cerdas. “Ada 50 guru dari Indonesia cerdas dan nanti akan dibantu langsung oleh TNI/Polri,” ujarnya.

Bupati mengatakan, akan kembali melakukan pendataan terhadap tenaga pengajar maupun siswa yang telah keluar dari Wamena.

“Sambil sekolah kembali beraktivitas, pendataan akan dilakukan,” ujarnya.

Kapolres Jayawijaya menegaskan siap memberikan jaminan keamanan pada tenaga guru yang kembali beraktivitas.

”Proses belajar mengajar di Kabupaten Jayawijaya harus berjalan, karena harus mengejar waktu ujian bagi anak-anak sekolah,” tandas Kapolres.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Bambang Budiandoyo, Kamis (3/10/2019) mengatakan, sekolah yang terdampak pasca rusuh sebanyak 61 Sekolah dari jenjang pendidikan PAUD hingga SMA dan SMK.

“Dari 61 Sekolah, baru 25 sekolah yang telah melaporkan kerusakan dan kondisi sekolahnya dalam bentuk gambar,”ungkap dia.

Dan sekolah-sekolah yang rusak iti sudah dilaporkan ke instansi terkait untun ditindaklanjuti.

”Sekolah-sekolah yang rusak sudah dilaporkan kepada Bupati melalui dinas PU, diharapkan ada perbaikan,”ucapnya.

Bambang menjelaskan, dari 426 tenaga pengajar yang ada di perkotaan, yang tersisa hanya 43 persen saja atau sekitar 198 guru.

“Sebagian besar sudah eksodua keluar dari Wamena,” kata dia.

Rencana sekolah aktif pada Senin pekan depan, kemungkinan belum langsung proses belajar mengajar seperti sedia kala.

Baca: Pulang Dari Wamena, Herman Tak Bawa Apa-apa

“Aktif lagi ya masih mendata siswa, guru lantas mencari solusi selanjutnya,” terangnya.

Ia juga meminta kepada orangtua siswa jika ingin anaknya melanjutkan sekolah di luar Wamena sebaiknya meminta rekomendasi dari sekolah.

Jokowi diminta kedepankan dialog

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang adanya dialog antara pemerintah dengan tokoh-tokoh papua yang bersebrangan dengan pemerintah.

Usulan itu digulirkan untuk menghentikan konflik di wilayah timur Indonesia.

Baca: Lika-Liku Perjalanan Kylie Jenner & Travis Scott hingga Miliki Stormi Webster, Berawal di Coachella

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komnas HAM, Amirudin Al Rahab menyatakan akan mendukung rencana presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan dialog dengan perwakilan Papua untuk menyelesaikan konflik.

"Ini langkah baik menyelesaikan masalah bangsa dengan berdialog. Saya berharap beberapa saat ke depan presiden mau membuka dialog yang seperti apa. Apa yang mau di dialogkan, ini harus ada yang merumuskan," kata Amirudin dalam sebuah diskusi di sekretariat Iluni UI, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Ke depan, Amirudin juga mengatakan, Jokowi bisa mulai menunjuk utusan atau penghubung yang bisa jadi perantara dialog antara pemerintah dengan tokoh Papua.

Juga menunjuk pihak mana saja yang bisa diajak berunding untuk selesaikan konflik di Papua.

"Pintu yang kita ketuk itu yang mana. Kalau tidak ada pintu yang pasti, nanti ada 20 pintu yang dibuka. Kalau sudah ada pihak itu, kita bisa bicara," ungkapnya.

Namun demikian, ia memahami untuk menyelesaikan masalah Papua bukan langkah yang mudah.

Baca: Anggota DPR Dapat Gaji Fantastis dan Uang Pensiun Seumur Hidup, Iwan Fals Ngiler: Ada Lowongan Gak?

Artinya, kesepakatan penyelesaian masalah tidak bisa hanya dilakukan sekali pertemuan dengan para tokoh Papua.

"Melihat Papua itu bukan persoalan papua, ini persoalan kebangsaan kita. Apa yang dikatakan presiden siap berdialog kita dorong sama-sama. Tentu saya menyadari tidak sekali jalan kelar. Harus beberapa kali dan dengan beberapa kelompok," pungkasnya.

Bantuan kepada warga 

Presiden Joko Widodo mengirimkan sejumlah paket bantuan kepada warga Ambon terdampak bencana gempa bumi dan warga Wamena terdampak kerusuhan sosial beberapa waktu lalu, Selasa, 1 Oktober 2019.

Sebanyak 2.000 paket bahan pokok Bantuan Presiden telah diserahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku pada Selasa, 1 Oktober 2019 untuk kemudian disalurkan ke lokasi terdampak gempa bumi di Provinsi Maluku antara lain Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sementara itu, sejumlah 1.380 paket Bantuan Presiden untuk Wamena saat ini masih dalam perjalanan diangkut menggunakan pesawat Hercules A-1320 milik TNI-AU yang bertolak dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Baca: Survei Agoda, Wanita Indonesia Lebih Banyak Berpergian Dibandingkan Pria

Baca: Hati-hati jika Dapat Kode SSSS di Boarding Pass Pesawat, Ini Artinya

Baca: Sempat Bersitegang, Grup Sriwijaya dan Garuda Indonesia, Akhirnya Lanjutkan Kerja Sama

Adapun paket bantuan yang disalurkan terdiri dari 5 Kg beras, 1 Kg gula pasir, 1-liter minyak goreng, 1 kotak teh celup, 1 kotak biskuit dan 1 botol air mineral.

Berdasarkan laporan dari BPBD Provinsi Maluku tanggal 29 September 2019, jumlah korban bencana gempa bumi yang meninggal dunia sebanyak 30 orang dan luka-luka sebanyak 156 orang.