Belum termasuk fee tertentu untuk jatah preman dan lainnya," menurutnya.

Pengamat hukum ini juga menambahkan, OTT korupsi infrastruktur di kaltim ini,

seperti mengonfirmasi kebenaran obrolan warung kopi selama ini, yang menyebut jika proyek-proyek infrastruktur selalu disertai dengan aktivitas yang berbau Korupsi.

Lagi-lagi pertahanan pemerintah jebol. Ada yang salah dengan sistem lalu lintas proyek infrastruktur kita dari hulu ke hilir.

Baca: Ricuh di Calon Ibu Kota Negara, Kapolda Kaltim Langsung ke TKP

"Untuk itu, kami dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawaman,

menyarankan beberapa hal dalam mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur rawan Korupsi ini, yang terangkum dalam 5 poin," kata dia.

Poin pertama pihaknya meminta KPK untuk mengusut tintas kasus OTT infrastruktur di kaltim, termasuk menyelidiki kemungkinan lain, terkait pelaku yang terlibat, namun berhasil lolos dari OTT.

"Tentu saja kami meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus OTT infrastruktur ini, termasuk menyelidiki kemungkinan pelaku lain di luar yang terkena OTT.

Sebab korupsi pada umumnya, melibatkan persekongkolan banyak orang, termasuk mereka yang memiliki kuasa dan kewenangan," pintanya.

Di perkara ini, Castro menyarankan agar KPK dapat menjadikan momentum untuk membuka kasus lainnya yang belum terbongkar.

"Kasus OTT ini bisa menjadi momentum untuk membuka kemungkinan menyelidiki kasus-kasus serupa.

Setidaknya, seluruh proyek infrastruktur di Kalimantan Timur yang kontroversial dan mengundang perbincangan khalayak luas, agar dilakukan audit investigatif oleh BPK.

Mulai dari bandara, jembatan, fly over, jalan tol, dll," saran Castro.

Ia meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pihak Kejaksaan melalui TP4D sebagai bentuk pengawasan.