Mereka akan kembali buka mulai 22 Oktober nanti.

"Sekarang masih tutup, libur 4 hari. Nanti buka lagi karaokenya tanggal 22 tanpa ada prostitusi," janjinya.

Terkait pengawasan karaoke, menurutnya, pihaknya dibantu oleh petugas kepolisian dan satpol PP untuk mengawasi tidak ada praktik prostitusi di dalamnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi berpesan kepada 448 WPS tersebut untuk bisa menata hidup lebih baik.

Dia meminta para WPS dari luar Kota Semarang untuk segera pulang ke wilayah masing-masing untuk memikirkan aktivitas atau usaha yang baru yang lebih baik.

Baca: Pengakuan Ipda Supriyono Pasca Digerebek Istri: Kalau Niatnya Mau Berbuat Zina, Ngapain Ngajak Anak?

"Pendapatannya kecil tidak apa-apa, yang penting halal. Kalau kerjakan dengan tulus ikhlas dan kerja keras, insyaallah akan menjadi besar," ucap Hendi, sapaan akrabnya.

Sementara, bagi para WPS dari Kota Semarang, lanjut Hendi, bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemkot, semisal kredit wibawa yang dikelola Dinas Koperasi dan berbagai pelatihan-pelatihan.

Pemkot juga membantu menempatkan ke beberapa tempat perusahaan swasta. Namun, hal ini perlu dikomunikasikan secara baik.

Terkait karaoke, Hendi menuturkan, tidak dapat menghilangkan langsung usaha yang selama ini menghidupi warga setempat.

Dia memberikan kesempatan kepada warga untuk dapat mengurus perizinan usaha karaoke dalam satu tahun ini dengan catatan tanpa ada praktik prostitusi.

"Selama beroperasi jangan ada praktik prostitusi di tempat karaoke. Kalau dilanggar, kami tutup," tandasnya.

Menurutnya, jika karaoke bisa berjalan menjadi wisata karaoke secara baik tanpa prostitusi, hal itu dapat mendukung pariwisata.

Baca: Usai Tegaskan Tak Pedulikan Hujatan Netizen, Mayangsari Bagikan Potret Bahagia Liburan ke Turki

Di sisi lain, jika mereka memiliki izin usaha, mereka dipastikan membayar pajak hiburan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) justru meningkat.

"Kalau sudah ada izin, pasti mereka bayar pajak. Celakanya, 177 karaoke tidak ada izin dan tidak bayar pajak," ujarnya.