TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Lurah, Kades, Babinsa, dan Babhinkamtibmas merupakan ujung tombak dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

Karena itu, pelibatan empat unsur pemerintahan paling bawah itu sangat mutlak untuk melakukan deteksi dini radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat.

“Peran Lurah, Kades, Babinsa, Babhinkamtibmas, sangat vital dalam sinergi pencegahan terorisme. Mereka adalah ujung tombak yang di lapangan. Mereka pertama paling tahu kalau ada orang asing atau calon teroris yang ada di lingkungan mereka. Karena itu penguatan pelibatan aparat dan masyarakat harus terus dilakukan,” ungkap Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggunggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis saat membuka Rembuk Aparatur Kelurahan Dan Desa Tentang Literasi Informasi Melalui FKPT Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan tema “Saring Sebelum Sharing”, Kamis (24/10/2019).

Hendri menambahkan, BNPT sebagai lembaga negara yang berwenang mengkoordinasikan penanggulangan terorisme di Indonesia terus melakukan berbagai inovasi dalam program pencegahan terorisme. Seperti kegiatan di Banjarmasin ini, ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan BNPT, melalui FKPT di 32 Provinsi di Indonesia.

Setiap minggu lima kegiatan penguatan dan pelibatan masyarakat dilakukan di lima provinsiyang dikelola Subdit Pemberdayaan Masyarakat. Pertama bidang sosial budaya, bidang pemuda dan pendidikan, perempuan dan anak, bidang media, hukum, dan humas, dan terakhir pengkajian dan penelitian.

Mantan Komandan Grup 3/Sandi Yudha Kopassus menegaskan, bahwa kegiatan Ini nonstop dilaksanakan BNPT dan FKPT dari Februari sampai Desember dan di bulan November dilakukan Rakornas untuk menyusun program tahun berikutnya. Tujuannya semua untuk mencegah radikalisme dan terorisme.

“Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa ancaman sudah di depan mata bagi negara kita. Pertama korupsi, kedua narkoba, dan ketiga intoleransi yang masig paling ringan. Tapi kalau akan jadi radikaliisme, radikalisme meningkat jadi terorisme. Kalau sudah terorisme pasti akan merugikan dan mengerikan,” ujarnya.

Upaya ini, lanjut Hendri, juga sebagai perwujudkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, FKPT sebagai kepanjangan tangan BNPT merupakan wujud pelibatan masyarakat secara langsung di daerah karena penanggulangan terorisme itu tidak bisa dilaksanakan hanya oleh aparatur keamanan semata, baik itu Polri, TNI, maupun BNPT, namun dibutuhkan sinergi kuat antara aparatur keamanan dan masyarakat.

“Bahaya terorisme menyasar tanpa memandang pangkat, jabatan, dan status sosial. Dalam konteks inilah pelibatan aparatur kelurahan dan desa beserta Babinsa, Babhinkamtibmas, seperti di Banjarmasin ini menjadi sangat penting. Apalagi masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan kearifan lokal yang ada,” jelas mantan Dansat Intel BAIS TNI ini.

Untuk itu, Hendri mendorong aparatur kelurahan dan desa untuk dapat memahami apa dan bagaimana bahaya terorisme menjadi ancaman nyata.

Mereka juga perlu mengetahui bagaimana strategi pencegahan terorisme untuk kemudian menyebarluaskan pengetahuan yang diperolah itu kepada masyarakat.

Ia berharap, sinergi ini bisa saling mendukung, saling memberi, dan bangkit bersama. Pasalnya yang diperlukan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman tidak lain adalah kebersamaan.

“Ketika bangsa ini kuat, masyarakat berani, dan seluruh komponen bersama bersatu menjadikan terorisme sebagai musuh bersama, maka kedamaian itu akan termain. Semangat kebersamaan dalam melawan dan mencegah terorisme inilah yang patut terus ditumbuhkankembangkan dan dipelihara bersama sehingga potensi aksi terorisme bisa dicegah dan tidak lagi memiliki ruang dalam kehidupan bangsa Indonesia,” papar mantan Danrem 173/Praja Vira Braja ini.

Melalui kegiatan dan momentum ini, Hendri mengajak semua pihak agar senantiasa meningkatkan ketahanan diri dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Juga bisa membangun deteksi dini melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar.