TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengupayakan penertiban 4.072 bidang tanah yang belum bersertifikat.

DIlansir dari kpk.go.id, Jumat (15/11/2019) jumlah penertiban tanah yang belum bersertifikat sekitar 52 persen dari jumlah total 7.890 bidang tanah yang dimiliki seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK, Pulung Rinadoro dalam rapat monitoring evaluasi (monev) yang berlangsung pada 11 – 15 November 2019 di Provinsi Bengkulu.

Baca : GM Hyundai Herry Jung dan Direktur PT King Properti Jadi Tersangka Kasus Suap Mantan Bupati Cirebon

Pulung menjelaskan, di Pemprov Bengkulu, terdapat 346 bidang tanah yang belum bersertifikat dari total 537 bidang tanah yang dimiliki.

Lima di antaranya bermasalah, yaitu Lapangan Golf, FK-Universitas Bengkulu, Pembibitan di Bentiring, Lapas Anak Modern, dan Pantai Panjang.

Sementara untuk Pemkot Bengkulu, masih terdapat 240 bidang tanah yang belum bersertifikat dari total 400 bidang tanah yang dimiliki.

Lima di antaranya yang bermasalah yaitu Mega Mall, Pasar Minggu, Pasar Pagar Dewa, SDN 62, dan Pantai Panjang.

Tarik-menarik kasus Pantai Panjang antara Pemprov Bengkulu dan Pemkot Bengkulu ini sudah terjadi selama beberapa tahun.

Baca :  Hari Ini Novel Baswedan akan Laporkan Dewi Tanjung, Kuasa Hukum: Terlalu Ngaco, Fakta Dibilang Hoaks

Saat ini, status Pantai Panjang tercatat di Pemerintah Provinsi Bengkulu, tapi pengelolaannya tercatat di Pemerintah Kota Bengkulu.

KPK diharapkan hadir membantu proses mediasi antara Walikota, Gubernur dan Kanwil BPN.

“Hak Penggunaan Lahan Pantai Panjang saat ini sedang diproses pemkot Bengkulu ke BPN,” kata Pulung.

Optimalkan Pendapatan Daerah

Melalui laman kpk.go.id terdapat kenaikan pendapatan asli daerah sekira Rp 69,2 miliar di Pemkot Bengkulu.

Periode Januari – September 2018 mendapat Rp18,3 miliar.

Baca : KPK Usut Sumber Uang Suap GM Hyundai Engineering Construction ke Eks Bupati Cirebon

Pada Januari – September 2019 naik menjadi Rp 87,6 miliar.

Dua pendapatan terbesar dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 15,8 miliar dan Pajak Restoran sebesar Rp 12,7 miliar.

Sebagai pilot project di wilayah Provinsi Bengkulu, Pemkot Bengkulu juga melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Bengkulu dalam pemasangan tapping box.

Tapping box digunakan untuk merekam penerimaan pajak.

Ditargetkan 100 alat tapping box terpasang di 2018.

Saat ini realisasinya 98 persen alat terpasang.

Baca : 2 Tersangka Baru Kasus Suap Cirebon, GM Hyundai Engineering Construction & Direktur PT King Properti

Baca :  NU dan PKS Tanggapi Dugaan Penistaan Agama Sukmawati, Suhud: Harusnya Jadi Teladan Generasi Muda

Sementara 2019, ditargetkan 200 alat tapping box terpasang, hingga saat saat ini realisasinya baru 7 persen  alat terpasang.

“Kendalanya diketahui banyak wajib pungut yang tidak bersedia membuka rekening di Bank Bengkulu sebagai syarat pemasangan."

"KPK berharap Bank Bengkulu dapat membantu Pemkab lainnya dalam hal pemasangan tapping box,” jelas Pulung.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)