Hal itu menurutnya karena dewan juga memiliki kewenangan untuk mempelajari RAPBD tersebut.

“Minimal hak-hak yang ada di kita (dewan) perlu kita pelajari dulu,” tegas Suyasa.

Ia mempertanyakan mengenai hak dewan yang sudah disepakati dari awal mengenai hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).  

“Kitatidak menggarang (berebut) hibah, tapi ini tanggung jawab  kami selaku wakil rakyat.  Haknya sama dengan pemerintah dalam ini Bupati yang memiliki hak untuk memberikan bantuan hibah kepada masyarakat.  Selain kami yang sudah berbuat kepada masyarakat, sejauh mana ke depan dan anggaran itu harus masuk secara legalitas formal di RAPBD, ” terangnya.

Politisi Golkar Badung asal Penarungan itu juga mengatakan kalau mau memberikan hibah kepada dewan  artinya memberikan perpanjangan hak preogratif bupati yang diberikan mandat kepada dewan sebagai representatif kepada masyarakat.

Karena hal tersebut dinilai sangat penting. “Kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi realiasi 2019 itu  sejauh mana. Itu saja, (program) yang lain kami apresiasi, ” ungkapnya.

Setelah Suyasa selesai berbicara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata pun langsung mengabil keputusan untuk skorsing rapat Bangar DPRD Badung dengan TAPD.

“Skor kita maksimal jam 3 sore.  Oleh karena itu saya minta sekda sebagai Ketua TAPD, Kepala Bapenda, Bappeda untuk rapat  bersama pimpinan di ruang kami di bawah, sekian, ” tutup Parwata.

Namun kenyataannya, setelah pukul 15.00 wita, rapat Bangar dengan TAPD belum juga dimulai.

Kalanganan anggota dewan dan TAPD juga sama sekali tidak terlihat di ruang rapat lantai 2 tersebut.

Namun sekitar pukul 16.00 Wita mendadak diskorsing lagi  sampai Selasa pagi besok pada pukul 09.00.

Skorsing tersebut tidak dilakukan dalam forum, melainkan hanya pengumunan melalui pengeras suara saja.

Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta saat ditemui di Loby Gedung Dewan, mengatakan penundaan rapat lantaran banyak hal yang perlu dibahas.

Baca: Viral Foto Nikita Mirzani Cium Pebalap MotoGP, Jorge Lorenzo di Bali, Bikin Netizen Iri

“Lebih baik ditunda satu hari dua hari tetapi hasilnya adalah akurat, akuntable, bisa diterapkan dan pastinya APBD 2020 dapat direalisasikan semuanya,” ungkapnya.