Deddy menyampaikan, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah ada mekanisme dari partai yang harus dilalui.

"Demokrasi sekarang ada mekanisme koreksinya," ungkap Deddy.

"Jadi katakanlah anaknya, menantunya mencalonkan diri, hanya partai politik yang melakukan koreksi," lanjutnya.

Selain itu, untuk menang menjadi kepala daerah, menurutnya harus melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat.

"Ada pemilihan langsung yang melakukan koreksi," kata Deddy.

"Jadi beliau tidak serta merta meletakkan pada jabatan-jabatan," jelasnya.

Ditanya mengenai keuntungan yang diterima sebagai anak dan menantu Jokowi dalam pencalonan wali kota, Deddy berujar Gibran dan Bobby harus menggunakan keuntungannya itu sebagai modal.

"Keuntungan ya harus, dong, kita sebagai politisi harus menggunakan semua modalnya untuk dikapitalisasi untuk kepentingan politik," ungkapnya.

Modal yang dimiliki oleh Gibran dan Bobby itu, menurut Deddy Sitorus adalah hal yang wajar.

"itu sah-sah saja secara etika, secara legal, tidak ada yang dilanggar di situ," jelas Deddy.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) PDIP, Nusyirwan Soejono juga membantah adanya dinasti politik atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai wali kota.

Nusyirwan mengatakan langkah kedua orang terdekat Jokowi itu bukan sebagai dinasti politik.

"Kalau itu bagian dari saudara, ya iya, tapi dalam terjun ke dunia politik, kita harus bedakan suasana masa lalu," ujar Nusyirwan di Studio Menara kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube KompasTV.

Politisi PDIP itu menyebut langkah Gibran dan Bobby itu berbeda dengan masa orde baru.