Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDI-P Bantah Dinasti Politik Majunya Gibran dan Bobby Jadi Cawalkot: PDI Bukan Kerajaannya Jokowi

Deddy Sitorus membantah majunya anak sulung dan menantu Presiden Jokowi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sebagai dinasti politik.

Penulis: Nuryanti
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in PDI-P Bantah Dinasti Politik Majunya Gibran dan Bobby Jadi Cawalkot: PDI Bukan Kerajaannya Jokowi
Instagram @ayanggkahiyang & @gibran_rakabuming
Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dikabarkan akan maju dalam Pilkada 2020. 

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Deddy Sitorus membantah majunya anak sulung dan menantu Presiden Jokowi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sebagai dinasti politik.

Diketahui Gibran Rakabuming Raka menjadi Bakal Calon Wali Kota Solo.

Sementara, suami Kahiyang Ayu, Bobby Nasution menjadi Bakal Calon Wali Kota Medan.

Keduanya sama-sama maju dari PDI-P, di mana Jokowi juga berada di dalamnya.

Deddy Sitorus mengatakan, PDI-P bukanlah milik Jokowi, sehingga menurutnya Jokowi tidak bisa membangun dinasti politik.

"Tidaklah, kan PDI Perjuangan bukan kerajaannya Pak Jokowi bagaimana dia bisa membangun dinasti," ujar Deddy Sitorus di Studio Menara Kompas, Minggu (8/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Deddy Sitorus
Deddy Sitorus (Youtube/Kompas TV)

Deddy mengatakan keinginan pencalonan Gibran dan Bobby tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

BERITA REKOMENDASI

Melainkan dari pihak Gibran dan Bobby sendiri yang ingin maju dalam dunia politik.

"keinginan mencalonkan itu kan bukan dari Pak jokowi, tapi menantu dan anaknya, yang kata beliau (Jokowi) sudah punya feeling politik," jelas Deddy.

Sehingga politisi PDI-P ini menilai langkah dari Gibran dan Bobby itu diperbolehkan.

"Itu sah-sah saja kalau menurut saya," kata dia.

Deddy mengatakan tidak tepat menyebut pencalonan keluarga Jokowi itu sebagai dinasti politik.


Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini berbeda dengan zaman order baru.

"Kita harus membedakan demokrasi sekarang dengan demokrasi orde baru," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas