Sedangkan perbuatan melawan hukum dari Joko yang mengakibatkan kerugian negara dan memperkaya orang lain, bermula dari pengadaan jasa kajian komprehensif atas struktur organisasi termasuk tugas dan fungsi direksi operator Bendungan Ir H Juanda atau Jatiluhur itu.

"Tujuannya untuk kesinambungan pelaksanaan tugas dan efektifitas kerja direksi dan pegawai PJT II. Kemudian ditunjuklah Nandang Munandar Kepala Divisi SDM untuk mengalokasikan anggaran," ujar Budi.

Akhirnya, dibuatlah proyek pengadaan jasa konsultasi perencanaan pengembangan SDM dan kegiatan jasa konsultasi perencanaan strategis korporat dan proses bisnis pada PJT II.

Namun kata jaksa, terdakwa mengarahkan pihak-pihak tertentu yang menyusun revisi rencana kerja triwulan I tanpa didasarkan usulan berjenjang.

"Kemudian tidak menyusun harga perkiraan sendiri, merekayasa proses lelang, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kerjangka acuan kerja serta membayar berdasarkan berita acara yang tidak benar," ujar dia.

Perbuatan itu bertentangan dengan Permen BUMN Nomor P‎er-01/MBU/2011 juncto Nomor PeR-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Pedoman Etika dan Tata Prilaku di Lingkungan PJT II.

"Selain itu, menyalahi Peraturan Direksi Nomor 1/Dir/16/PRT/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PJT II," kata Budi.