DPR Sudah Mengirim Naskah Pemakzulan Presiden Donald Trump kepada Senat
DPR Amerika Serikat ( AS) sudah mengirim artikel pemakzulan Presiden Donald Trump kepada Senat pada Rabu (15/1/2020) waktu setempat.
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON DC - DPR Amerika Serikat ( AS) sudah mengirim artikel pemakzulan Presiden Donald Trump kepada Senat pada Rabu (15/1/2020) waktu setempat.
Presiden berumur 73 tahun itu dimakzulkan pada Desember 2019 lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan serta upaya menghalangi penyelidikan Kongres.
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengumumkan bahwa artikel pemakzulan itu bakal dibacakan pada Kamis siang (16/1/2020) waktu AS.
Kemudian pada hari yang sama, 100 senator bakal menjalani pengambilan sumpah, dengan sidang secara resmi dimulai Selasa pekan depan (21/1/2020).
"Ini adalah saat sulit bagi negara. Namun inilah momen di mana para pendiri bangsa mendirikan Senat," jelas McConnell.
Politisi dari Partai Republik itu mengatakan, dia yakin Senat bakal melayani kepentingan konstitusi AS secara sepatutnya.
Dua artikel pemakzulan Trump itu dimasukkan dalam map biru, dan dibawa oleh tujuh politisi Demokrat yang ditunjuk menjadi manajer DPR AS.
Para manajer inilah yang nantinya bakal memperjuangkan tuduhan mereka di hadapan Senat pada pekan depan.
"Begitu sedih, begitu tragis bahwa tindakan yang dilakukan presiden kita telah membawa kami ke tempat ini," kata Ketua DPR, Nancy Pelosi.
Dia merujuk kepada upaya Trump untuk melecehkan keamanan nasional, melanggar sumpah jabatannya, dan menghancurkan keamanan pemilihan AS.
"Presiden bakal disidang secara adil. Tidak ada orang yang berhak berada di atas hukum," tegas petinggi Partai Demokrat itu.
Trump dituduh sengaja menahan bantuan militer kepada Ukraina antara Juli sampai September sebesar 391 juta dollar AS, atau Rp 5,3 triliun.
Bantuan itu sengaja dibekukan agar dia bisa menekan Kiev guna menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden, calon penantangnya di Pilpres AS 2020.
Presiden 73 tahun itu juga dituding menghalangi upaya penyelidikan dengan menahan dokumen maupun saksi yang diperlukan Kongres.