TRIBUNNEWS.COM - Di awal tahun 2020 yang lalu sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya terendam banjir.

Namun tidak hanya ramai tentang bagaimana penangan banjir, kejadian tersebut juga tidak lepas dari bumbu-bumbu politik yang ada.

Aktivis Pengkritik Anies Baswedan, Ade Armando menjelaskan apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta tidak bisa lepas dari politik.

"Kemudian kalau ditanya apa ini memang ini politis, iya dong itu nggak usah dibantah," kata Ade dikutip dari Program AIMAN bertajuk Mendadak Politik di Banjir Ibu Kota, Minggu (19/1/2020).

Menurut Ade banjir di DKI Jakarta adalah bentuk buruknya pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Gubernur Anies dinilai telah gagal menuntaskan permasalahan banjir padahal dirinya dibantu oleh 73 tim percepatan pembangunan.

Tidak berhenti di situ, Ade mengatakan tim ini mendapat kucuran dana miliaran untuk menjalankan tugasnya.

"Seharusnya Anda (Gubernur Anies, red) bekerja dengan baik karena ini uang rakyat," ujar Ade.

"Dan ini dilakukan dengan tidak baik, memang perlu dikritik," tambahnya.

Baca: Viral Video Anjing Kejar Pengendara Motor yang Bawa Bayi hingga Jatuh, Dog Lovers Beri Imbauan

Dalam kesempatan tersebut, Ade juga mengkritik kebijakan penutasan masalah banjir antara langkah normalisai dan naturalisasi.

Diketahui sebelumnya Gubernur Anies pernah silang pendapat dengan Kementerian PUPR, Basuki Hadimuljono soal kedua konsep menyelesaian banjir ini.

Ade perpandangan titik permasalahannya bukan mana yang lebih baik antara normalisasi atau naturalisasi.

Tapi yang terpenting adalah langkah nyata yang diambil oleh Gubernur Anies.