TRIBUNNEWS.COM - Di awal tahun 2020 yang lalu sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya terendam banjir.

Namun tidak hanya ramai tentang bagaimana penangan banjir, kejadian tersebut juga tidak lepas dari bumbu-bumbu politik yang ada.

Aktivis Pengkritik Anies Baswedan, Ade Armando menjelaskan apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta tidak bisa lepas dari politik.

"Kemudian kalau ditanya apa ini memang ini politis, iya dong itu nggak usah dibantah," kata Ade dikutip dari Program AIMAN bertajuk Mendadak Politik di Banjir Ibu Kota, Minggu (19/1/2020).

Menurut Ade banjir di DKI Jakarta adalah bentuk buruknya pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Gubernur Anies dinilai telah gagal menuntaskan permasalahan banjir padahal dirinya dibantu oleh 73 tim percepatan pembangunan.

Tidak berhenti di situ, Ade mengatakan tim ini mendapat kucuran dana miliaran untuk menjalankan tugasnya.

"Seharusnya Anda (Gubernur Anies, red) bekerja dengan baik karena ini uang rakyat," ujar Ade.

"Dan ini dilakukan dengan tidak baik, memang perlu dikritik," tambahnya.

Baca: Viral Video Anjing Kejar Pengendara Motor yang Bawa Bayi hingga Jatuh, Dog Lovers Beri Imbauan

Dalam kesempatan tersebut, Ade juga mengkritik kebijakan penutasan masalah banjir antara langkah normalisai dan naturalisasi.

Diketahui sebelumnya Gubernur Anies pernah silang pendapat dengan Kementerian PUPR, Basuki Hadimuljono soal kedua konsep menyelesaian banjir ini.

Ade perpandangan titik permasalahannya bukan mana yang lebih baik antara normalisasi atau naturalisasi.

Tapi yang terpenting adalah langkah nyata yang diambil oleh Gubernur Anies.

"Kalau Anies percaya jawabannya naturalisasi, mestinya ada bukti-bukti yang ditunjukkan proses naturalisasi dilakukan dengan baik," beber Ade.

"Buktinya adalah normalisasi sudah berhenti, naturalisasi tidak dilakukan," lanjutnya.

Ade menjelaskan tim yang dibentuk Gubernur Anies untuk mengatasi masalah di Jakarta termasuk banjir menjadi berantakan.

"Timnya Anies tidak bisa menjelaskan kepada publik, apa yang mereka lakukan untuk mencegah banjir terjadi," tegas Ade.

Ade melanjutkan sekarang ini masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Gubernur Anies.

Ini dikarenakan mantan Mendikbud ini tidak melakukan pekerjaanya dengan baik.

Bahkan menurutnya Gubernur Anies juga menyalahkan masalah banjir ke wilayah lain dan pemerintahan sebelumnya.

Terakhir, Ade menambahkan Gubernur Anies sebut tidak memiliki kesempatan untuk maju di Pilpres tahun 2024.

"Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jakarta saja sudah hancur apalagi Indonesia, harus diingatkan kepada publik," tutup Ade.

Baca: Apa Penyebab Maraknya Kerajaan Fiktif seperti Keraton Agung Sejagat? Ini Jawaban Versi Sandiaga Uno

Komentar dari pendukung Anies

Geisz memandang banjir di tahun 2020 tersebut tidak lebih parah dari banjir-banjir sebelumnya.

"Itu jauh lebih rendah dibanding 2007 dibanding 2012 maupun 2017 kemarin dari segi titik yang tergenang," kata Geisz.

Namun, dirinya tidak menampik jika banjir di DKI Jakarta jauh dipolitisasi

"Komoditas politiknya jauh lebih besar, artinya apa antara opini dengan data, jauh lebih besar opininya daripada data," tandasnya.

Geisz menilai cara terbaik untuk mengkritik Gubernur Anies berdasarkan data yang ada.

Bukan menggunakan opini-opini seseorang.

"Kalau itu kritik, harus berdasar data. Tapi ini kebencian berdasarkan opini," tutur Geisz.

(*)

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)