Tidak hanya itu, pendirian Kesultanan Selacau oleh Rohidin memang tidak memiliki unsur politik ataupun kepentingan pribadi.

Rohidin mengaku, dalam mendirikan Kesultanan Selacau sudah membuat akta seperti memiliki Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, Rohidin menjelaskan selama terdapat kegiatan budaya, pihaknya terus membuat laporan pada pihak terkait.

Tindakan tersebut merupakan upaya dalam menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

Serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.

"Kami di situ tidak ada unsur politik, tidak ada unsur kepentingan selain kami ingin merawat makam-makam leluhur kami sebagai peninggalan leluhur kami," imbuhnya.

"Kalau saya tidak tunduk hukum, tentu saya tidak akan membuat akta, tidak akan melapor pada aparat kalau ada kegiatan budaya."

"Justru kami sangat menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tunduk pada pemerintahan dan peraturan yang ada," lanjutnya.

Mengenai struktur kabinet yang dimiliki oleh Kesultanan Selacau, Rohidin menjelaskan hal tersebut hanyalah sebuah organisasi biasa.

Rohidin mengatakan memang Kesultanan Selacau dalam struktur organisasinya memiliki perwakilan di beberapa daerah.

Perwakilan itu ditunjuk untuk mengurus situs-situs budaya yang ada di wilayah tersebut.

Sehingga Rohidin membantah Kesultanan Selacau membuat pengakuan pada wilayah tertentu.

"Kalau itu hanya sebatas organisasi budaya, tidak ada bedanya dengan organisasi masyarakat," ungkap Rohidin.

"Misalnya kami ada perwakilan-perwakilan untuk melestarikan situs budaya di beberapa wilayah."