Soal Sunda Empire dan Kerajaan Selaco, Ridwan Kamil: Tak Ada Isu Hukum, Kita Anggap Lucu-lucuan Aja
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil angkat bicara soal kemunculan kerajaan-kerajaan baru di Jawa Barat.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Ifa Nabila
TRIBUNNEWS.COM - Kemunculan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia berhasil menarik perhatian masyarakat.
Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil angkat bicara.
Ridwan menuturkan, pihaknya telah melakukan penelitian terkait kerajaan Sunda Empire yang ada di Bandung dan Kesultanan Selaco di Tasikmalaya.
Dalam penelitian tersebut, pihaknya tidak menemukan isu dan tindakan hukum.
"Tidak ada isu penipuan, isu melakukan tindakan kriminalitas dan lain sebagainya."
"Maka selama tidak ada isu hukum yang berlaku, ini hanya komunitas saja," tegas Ridwan seperti dikutip pada tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Senin (20/1/2020).
Ridwan menyatakan, selama dalam bentuk komunitas budaya dan tidak merugikan, tidak akan dipersoalkan.
Lebih lanjut, Ridwan lantas menyinggung soal Kesultanan Selaco yang ada di Tasikmalaya.
Menurutnya, pemiliki kesultanan tersebut orang kaya yang memiliki banyak uang.
Ia suka menolong desa-desa yang berada di sekelilingnya.
"Maka waktu ditanyakan kepada warga desa di tempat bermukimnya dianggap kiprahnya bermanfaat, jadi yasudah tidak masalah," ungkap Ridwan.
Terkait hal itu, Ridwan menegaskan akan ada dua respons yang dilakukan pemerintah soal kerajaan-kerajaan baru tersebut.
"Akan ada respons hukum kalau ada aspek-aspek yang melanggar hukum."
"Kedua adalah aspek sosial, nanti saya akan teliti itu orang yang berkiprah di sana," terang Ridwan.
Ridwan menuturkan, jika ada isu sosial, maka pihaknya akan mencarikan solusi agar kerajaan-kerajaan baru tersebut bermartabat melalui hal-hal yang telah disepakati.
"Yaitu bekerja melakukan kegiatan sosial, positif," ujar Ridwan.
"Dua aspek itu saja, ada respons sosial dan respons hukum kalau ada."
"Jika itu tidak ada ya kita anggap lucu-lucuan aja di dalam masyarakat modern kita," terang Ridwan.
Tanggapan Ganjar Pranowo Soal Maraknya Kerajaan Baru
Ganjar Pranowo menuturkan, selama hal tersebut tidak merugikan, bisa dipakai untuk tempat wisata.
"Maka istilah saya itu bukan kerajaan, tapi keraja-rajaan," ujar Ganjar seperti dikutip pada tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Senin (20/1/2020).
Ganjar justru memuji pakaian yang digunakan oleh beberapa kerajaan yang sempat viral beberapa waktu belakangan.
"Saya kira kalau itu baju-bajunya masih, desainnya bagus loh."
"Saya aja mau cari itu penjahitnya siapa, yang buat desain bagus juga," terangnya.
Ganjar lalu menyinggung, jika kerajaan tersebut tidak dihilangkan bisa dijadikan badan usaha milik desa yang dikelola untuk pariwisata.
"Mungkin sebulan sekali ada pawai, naik kuda bayar, kan bagus."
"Jadi tidak ada motif yang lain, memang itu motif seni pertunjukkan begitu," ungkapnya.
Disinggung soal penyelesaian kerajaan supaya bisa dijadikan tempat wisata, Ganjar mengaku belum sampai ke tahap itu.
"Enggak sih, belum. Kita mau clear dulu, kalau nanti dari Polda sudah jelas itu aset milik siapa, kan katanya sewa, kalau yang punya nggak boleh ya gimana," jelas Ganjar.
Namun, jika pihak yang menyewakan berkenan menjadikan tempat tersebut menjadi destinasi wisata, maka Ganjar mengaku akan membantu prosesnya.
"Kita siapkan, kita bantu konsepnya, jadi itu keraja-rajaan, jadi bukan kerajaan beneran," ungkapnya.
Sehingga menutut Ganjar, jika ada orang yang ingin menjadi raja, bisa datang ke tempat tersebut.
"Jadi nanti rajanya biar mereka yang ingin jadi raja silahkan ke sini, besok diganti si A si B, orang datang kan jadi wisata menarik," katanya.
Menurut Ganjar, jika itu diolah dan dijadikan seni pertunjukkan akan menarik masyarakat untuk datang.
"Mungkin kemarin naik kuda, siapa tahu besok ada modalnya dipakai kereta kencana gitu kan, tapi untuk seni pertunjukkan saja, itu kan menarik," paparnya.
Diketahui, kerajaan-kerajaan baru tersbut, membuat silsilah sendiri yang menjual kebohongan publik.
Soal itu, Ganjar menegaskan, hal tersebut tidak boleh dilakukan.
"Nah itu yang kemudian nggak boleh, itu yang kemudian diperiksa Polda," kata Ganjar.
Ganjar menegaskan, bahwa silsilah yang dibuat di kerajaan-kerajaan baru tersebut adalah hoaks.
"Maka kalau kemudian ngarang begitu baru kemudian jadi problem hukum."
"Penipuan dan merugikan orang, yang begitu nggak boleh, maka nggak usah buat silsilah saja," terang Ganjar.
Menurut Ganjar, kalau ingin dibuat silsilah bisa dbuat dari inisiatif pertama yang menjadi raja.
"Ya silsilah dimulai dari dia sendiri, saya adalah raja-rajaan yang pertama, nanti silsilah kedua raja-rajaannya yang dateng pertama, terus kedua."
"Dituliskan semuanya raja satu, raja dua, sehingga siapa tahu nanti ada raja sejut, oh berarti sudah ada sejuta rombongan yang ke sini," papar Ganjar.
Menurutnya hal itu akan bisa menarik untuk pengunjung.
Diberitakan sebelumnya, munculnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo berhasil menyita perhatian publik.
Keraton Agung Sejagat itu dipimpin oleh Totok Santosa.
Setelah viral di media sosial, pemimpin Keraton Agung Sejagat lantas ditangkap polisi karena diduga melakukan penipuan terhadap pengikutnya.
Selain itu, muncul juga Karaton Djipang yang berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
Tak hanya itu, ada juga kerajaan Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)