TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer di lingkungan organisasi pemerintahan.

Sehingga nantinya, organisasi pemerintahan hanya diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan berharap keputusan tersebut disertai dengan solusi lain untuk nasib para tenaga honorer.

"Ini kan proses, masih proses, honorer itu dihapus itu ada solusinya mungkin. Sekarang kan pusat itu mau meresmikan 2 ya, ASN dan PPPK. Nah honorer itu diusahakan mereka itu bukan diberhentikan tapi mudah-mudahan jadi PPPK," kata Iwan Setiawan kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (22/1/2020).

Namun, kata dia, dalam hal ini juga masih ada masalah lain.

Tenaga honorer yang bisa menjadi PPPK minimal harus memiliki ijazah Strata 1 ( S1).

HALAMAN SELANJUTNYA>>>>>