TRIBUNNEWS.COM - Petinggi Sunda Empire, Nasri Banks, atau yang mengaku sebagai Grand Prime Minister, penuhi panggilan penyidik di Polda Jawa Barat, Selasa (28/1/2020).

Dikutip dari TribunJabar.id, saat pemeriksaan berlangsung, ada dua orang dari Sunda Empire diketahui keluar dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

Gubernur Sunda Atlantik, Eduard SE mengatakan, dirinya menemani Nasri Banks saja.

"Enggak-enggak, say‎a enggak bisa comment. Saya hanya menemani secara moral Pak Nasri Banks. Dia masih diperiksa," ujar Eduard di Polda Jawa Barat, Selasa.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Saptono Erlangga menyebut, pemeriksaan Selasa ini sebagai tahapan pengembangan penyelidikan.

Sehingga, pihaknya saat ini sudah meningkatkan kasus Sunda Empire menjadi tahap penyidikan.

"Agenda hari ini pemeriksaan tambahan dari yang kemarin sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya," ujar Saptono.

Namun, untuk penetapan tersangka dari polisi, akan diumumkan setelah pemeriksaan selesai.

"Terkait tersangka, nanti tunggu aja pemeriksaannya," ungkap Saptono.

3 Orang Diperiksa

Mengutip TribunJabar.id, Kombes Saptono Erlangga mengatakan, polisi memeriksa tiga orang berinisial NB, A, dan RN.

NB diketahui adalah Nasri Banks yang menyebut dirinya sebagai Grand Prime Minister Sunda Empire.

Sedangkan A dan RN belum diketahui apakah masih kelompok Sunda Empire atau bukan.

"Ada tiga orang saudara NB, saudari RN dan saudari A," ungkap Saptono Erlangga.

Polisi belum bisa menyimpulkan pasal yang akan diberikan kepada ketiga orang tersebut.

Saptono Erlangga berujar, polisi akan mengumumkan setelah pemeriksaan selesai.

"Nanti penyidik setelah selesai menetapkan tersangka, disampaikan juga pasalnya," kata dia.

Polisi Dalami Dugaan Penyebaran Berita Bohong Petinggi Sunda Empire

Sementara itu, Petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana diduga telah menyebarkan berita bohong.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, pihaknya tengah mendalami dugaan pelanggaran pidana tersebut.

Polisi tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi ahli untuk dimintai keterangan.

"Sementara ini sedang dikaji bagaimana keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan dan juga keterangan ahli," kata Asep di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Senin (27/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

"Dan untuk proses penyelidikan dan penyidikan ini sementara dugaannya ya ada sebuah bentuk kegiatan yang diduga melanggar ketentuan pidana khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 (tahun) 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong," jelasnya.

Asep mengungkapkan, ada empat ahli yang dilibatkan dalam pemeriksaan kasus dugaan penyebaran berita bohong dari Sunda Empire.

Saksi ahli terdiri dari ahli bahasa, pidana, sosiologi, dan ahli sejarah.

"Kepolisian atau pendidik perlu mendengarkan dari empat ahli tersebut sehingga nanti mendapatkan kesimpulan yang komprehensif untuk kemudian bisa memutuskan tindak lanjut dari pada fenomena Sunda Empire ini," ujarnya.

Menurutnya, kepolisian Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan lima orang saksi.

"Di antaranya adalah saksi tempat di mana digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire," tambah Asep.

Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat polisi akan melakukan gelar perkara terkait kasus Sunda Empire tersebut.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunJabar.id/Mega Nugraha/Nazmi Abdurrahman)