Beredar Dokumen-dokumen King of The King: Sertifikat Emas di Bank Swiss hingga Hibah dari Soekarno
Beredar dokumen-dokumen yang diduga digunakan pentolan kerajaan baru King of The King untuk menyakinkan anggotanya membayar iuran.
Penulis: Daryono
Editor: Wulan Kurnia Putri
TRIBUNNEWS.COM - Beredar dokumen-dokumen yang diduga digunakan pentolan kerajaan baru King of The King untuk menyakinkan anggotanya membayar iuran.
Diberitakan sebelumnya, muncul kerajaan baru King of The King di Bandung yang mengaku akan membagi-bagikan uang untuk rakyat Indonesia sebesar Rp 3 miliar per orang.
Uang itu diklaim berasal dari Raja Diraja Mister Dony Pedro yang punya kekayaan Rp 60 ribu triliun.
Hal itu diakui oleh orang terdekat dari King of The King, Pimpinan Ketua Umum IMD (Indonesia Mercusuar Dunia) Juanda.
Juanda mengklaim King of The King merupakan Raja Diraja dari semua raja di dunia.
"Itu adalah Raja Diraja, nanti beliau lah yang akan melantik dari seluruh presiden dan raja-raja di seluruh dunia," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/1/2020).
King of The King yang sering dipanggil Mister Dony Pedro itu disebut-sebut menjabat sebagai Presiden UBS dan memiliki kekayaan Rp 60 ribu triliun di UBS atau Union Bank Switzerland.
Juanda mengatakan, kekayaan tersebut merupakan aset yang ditinggalkan Soekarno dan resmi diserahkan kepada King of The King.
Ada beberapa surat yang diklaim merupakan surat aset peninggalan Soekarno di Bank Swiss.
Dia mengatakan kekayaan tersebut nantinya akan diambil untuk 3 hal utama.
Pertama melunasi utang-utang luar negeri Indonesia, kedua membagikan kepada masyarakat Indonesia, dan ketiga untuk membeli Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata).
"Dibagikan ke rakyat dari Sabang sampai Merauke per kepala Rp 3 miliar," kata dia.
Dia juga menyebut-nyebut Prabowo Subianto sebagai bagian dari King of The King yang akan bertugas membeli alutsista berupa 3.000 pesawat tempur buatan Eropa.
"Itu akan diinikan (dikerjakan) Pak Prabowo nanti," kata dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.