TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, kabar bohong atau hoaks kuat pengaruhnya terhadap penolakan warga Natuna karena wilayahnya dijadikan lokasi karantina WNI dari Wuhan, China.

Menurutnya, hoaks yang tersebar di dunia maya menambah gambaran seram pada virus corona.

"Wajar karena pengaruh berita hoaks dan simpang siur yang cenderung memperseram penyakit itu."

Kita harus memahami kalau reaksi masyarakat seperti itu," kata Muhadjir dikutip dari Kompas.com.

Muhadjir juga mengaku, pemerintah pusat kurang mensosialisasikan rencana lokasi karantina ini.

Ini dikarenakan proses evakuasi berlangsung cepat.

Muhadjir mengatakan, dirinya telah berbicara kepada pemuka agama dan masyarakat setempat.

Dia menjelaskan duduk perkara dan bagaimana kejadian sebenarnya.

Menko PMK ini meminta agar tokoh masyarakat itu, yang menyampaikan kepada warga Natuna yang menolak.

"Karena itu kemarin saya langsung ke Natuna sendiri untuk mendekati beberapa pemuka masyarakat termasuk ketua lembaga adat melayu dan MUI untuk meredakan situasi walaupun tidak bisa sepenuhnya," jelas Muhadjir.

Dia menilai, seiring waktu masyarakat akan mengerti sendirinya.

Kalau yang dievakuasi dan dikarantina adalah WNI yang sehat dan hanya dipastikan kembali kesehatannya selama 14 hari.

Masyarakat Natuna Tolak Karantina WNI dari China

Keputusan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.

Masyarakat menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat.

Diantaranya, masyarakat meminta pemerintah daerah bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat terkait aksi protes ini.

Kedua, mereka meminta WNI dari Wuhan diisolasi di KRI (Kapal Republik Indonesia) dan ditempatkan di lepas pantai.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi menilai ini dikarenakan kecemasan masyarakat setempat.

"Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," ungkap Haryadi dikutip dari Kompas.com.

Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta memberikan kompensasi jaminan kesehatan di Natuna.

Selanjutnya, masyarakat Natuna meminta didatangkan dokter psikiater untuk mereka.

Lalu, masyarakat Natuna juga mendesak Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama karantina.

Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat Natuna.

Tuntutan lainnya yaitu mereka ingin pemerintah pusat mengajak masyarakat setempat untuk andil dalam pembuatan keputusan terkait rencana ini.

Terakhir, masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah, apabila tidak bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.

"Bisa saja kami, masyarakat Natuna meminta mundur dari jabatannya seluruh pejabat natuna yang kami anggap tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak warganya," kata Haryadi.

Mensos Imbau Masyarakat Natuna Tak Khawatir

Menteri Sosial, Juliari Batubara mengimbau masyarakat Natuna agar tak khawatir daerahnya dipilih menjadi lokasi karantina WNI (Warga Negara Indonesia) dari Wuhan, China.

Menurutnya, sebelum menentukan sikap pemerintah telah mengkajinya dengan matang.

Dia menilai, Natuna diputuskan menjadi lokasi karantina karena jaraknya jauh dari keramaian.

Tidak mungkin pemerintah mengorbankan warga negara sendiri.

"Tapi warga Natuna di Natuna enggak usah khawatir. Masa pemerintah pusat dalam tanda kutip mau mengorbankan warganya sendiri," kata Juliari dikutip dari Kompas.com.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Kontributor Batam, Hadi Maulana/Achmad Nasrudin Yahya)