TRIBUNNEWS.COM - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Natuna, Iskandar DJ buka suara terkait ratusan warga yang meninggalkan Natuna.

Iskandar menuturkan penyebab mereka meninggalkan Natuna bukan karena virus corona. 

Melainkan karena memiliki kegiatan yang mengharuskan keluar dari Natuna.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi, yang dilansir dari YouTube Talk Show tvOne, Selasa (4/1/2020).

Sebelumnya Iskandar menyatakan terkait jumlah warga yang pergi dari Natuna.

"Perlu kami jelaskan bahwa pada 3 Februari 2020 itu ada jadwal KM Bukit Raya dengan tujuan trayek diantaranya adalah Midai, Serasan," ujarnya.

"Jadi jumlah penumpang yang naik dari pelabuhan Selat Lampa dengan tujuan beberapa lokasi kurang lebih hampir 934 orang," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga membenarkan telah terjadi kenaikan terkait jumlah warga yang meninggalkan Natuna.

Iskandar menyebut kenaikan terjadi sekira 30 persen.

"Memang jumlah penumpang mengalami kenaikan sendikit ya, biasanya mencapai 500 hingga 600 orang

"Tetapi pada hari minggu kemarin terjadi kenaikan sedikit hampir 30 persen dari biasanya," jelasnya.

Kadishub Natuna ini kemudian menegaskan lonjakan penumpang ini bukan karena Natuna menjadi tempat observasi bagi 238 WNI dari Wuhan, China. 

Melainkan adanya beberapa kegiatan lain yang membuat mereka pergi keluar Natuna.

"Perlu kami jelaskan, peningkatan 30 persen itu Pertama di Kecamatan Serasan ada kegiatan Pemkab Nasional yaitu dalam rangka Musrenbang," ujarnya.

"Kedua disana ada pesta panen cengkeh," imbuhnya.

"Ketiga kebetulan saat ini tengah ada penerimaan tes CPNS untuk adik-adik kami yang berada di kecamatan yang dilaksankan di kabupaten Natuna," jelasnya.

"Maka momen ini yang digunakan adik-adik kita untuk kembali ke daerah asalnya," ungkap Iskandar.

Sehingga Iskandar menegaskan sekali lagi, menurutya warga pergi karena ada tiga kegiatan tersebut.

Mendengar penjelasan dari Iskandar, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochar Ngabalin mengungkapkan rasa terima kasihnya.

Hal ini membuktikan bahwa kepergian warga Natuna tidak ada kaitannya dengan adanya observasi 238 WNI dari Wuhan tersebut.

"Terimakasih untuk Pak Iskandar atas informasinya," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

"Ini telah memberikan penjelasan kepada publik, foto tadi itu tidak menjelaskan kekhawatiran masyarakat atas observasi 238 WNI di Lanud Raden Sajad Natuna," jelasnya.

"Jadi publik sudah mendapatkan informasi yang jelas tidak ada eksodus disana," tegasnya.

Presiden Jokowi Meminta Warga Natuna Berbesar Hati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau untuk berbesar hati menerima kebijakan pemerintah.

Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah yang menjadikan Natuna sebagai lokasi observasi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, akibat wabah virus corona.

Pernyataan Jokowi ini disampaikan di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

"Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.

Presiden RI ini juga menegaskan bahwa para WNI yang dievakuasi dari Wuhan ini merupakan saudara setanah air.

Sehingga sebagai masyarakat Indonesia sepatutnya untuk dapat membantu.

"Apapun itu adalah saudara-saudara kita," imbunya.

Jokowi juga memastikan bahwa 238 WNI ini dalam keadaan sehat dan tidak terinfeksi virus corona.

"238 itu adalah sehat tetapi dalam protokol kesehatan diperlukan tahapan sebelum dikembalikan ke keluarga," imbuhnya.

Dimana tahapan yang dimaksud yakni proses observasi selama 14 hari.

Hal itu sesuai dengan protokol dari World Health Organisation (WHO).

"Tahapan observasi sehingga betul-betul dinyatakan mereka clean, bersih," kata Jokowi.

"Sehingga dapat kembali ke keluarga masing-masing. Itu protokol kesehatan yang harus diikuti," tegasnya.

Menteri Kesehatan Menjamin Keamanan Observasi 238 WNI di Natuna

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto buka suara terkait penolakan masyarakat Natuna terkait karantina Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China.

Menurutnya masyarakat tak perlu cemas karena semua WNI yang dievakuasi ini dipastikan dalam keadaan sehat.

Mereka juga telah melalui prosedur kesehatan sesuai dengan standar WHO (Word Health Organization).

Terawan mengatakan adanya penolakan tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh oleh warga setempat.

Menkes RI ini juga memastikan bahwa proses karantina tersebut aman karena sudah melalui pertimbangan secara matang dan baik.

"Kalau masalah penolakan itu kan karena belum tersampaikannya informasi yang benar," ujarnya yang dilansri dari YouTube Kompas tv, Selasa (4/2/2020).

"Kalau ini membahayakan enggak mungkin saya melakukan sesuatu yang seperti ini," imbuhnya.

"Saya sendiri yakin dan tahu apa yang kami kerjakan itu aman," tegas Terawan. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)