Baik itu karena menyebabkan kemacetan maupun soal tinggi bangunan tersbut.

"Padahal pihak gereja juga dengan rendah hati mengikuti permintaan warga agar gereja yang direnovasi tersebut tingginya tidak melebihi tinggi dari rumah dinas Bupati. Tinggi gereja hanya 11,75 meter sementara rumah dinas bupati 12 meter," ucapnya.

Ia menuturkan, bahkan tidak seperti gereja pada umumnya, gereja itu juga sepakat untuk tidak menggunakan salib di luar gedung dan juga patung Bunda Maria.

“Negara harus hadir untuk menjamin kebutuhan warga negaranya dan tidak boleh diskriminatif. Negara juga tidak boleh kalah dan tunduk pada sekelompok orang yang mencoba merong-rong toleransi yang dirajut selama ini,” tegas Handojo.

Ia menegaskan, persoalan intoleransi di Indonesia butuh ketegasan pemerintah.

Pemerintah, kata dia, tidak lagi berada pada tataran wacana atau berimajinasi pada cita-cita kosong untuk membela rakyat yang haknya diintimidasi.

Menurutnya justru negara harus hadir membela dan memperjuangkan kebebasan umat beragama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

“Justru pada persoalan seperti ini kita minta kehadiran dan ketegasan pemerintah untuk membela rakyat. Kita cukupi wacana yang bombastis, tapi hadir di tengah kehidupan rakyat. Apalagi ketika rakyat sedang menghadapi persoalan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” ujarnya.

Ia khwatir, ke depan rakyat Indonesia akan menghadapi hal yang sama jika persoalan seperti ini tidak mampu diselesaikan.

Untuk itu, ia meminta semua elemen masyarakat untuk bersatu agar tetap menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman perpecahan.

Secara khusus Handojo meminta pihak berwajib untuk dapat mengambil sikap tegas agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami minta Kapolri, Menteri Agama, Menkopolhukam dan aparat pemerintah lainnya untuk tegas menyelesaikan persoalan ini agar tidak ada persoalan yang sama terjadi di tempat yang lain. Buktikan bahwa pemerintah membela rakyat, bukan malah diam ketika persoalan seperti ini terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tegas Handojo.

Handojo juga mendorong agar kasus tersebut yang saat ini sudah berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan seadil-adilnya.

Ia berharap agar pengadilan bersikap objektif dan tidak boleh diintervensi oleh kelompok lain.

Baca: Pelabuhan Marako di Tanjung Balai Karimun Akan Bisa Disinggahi Kapal-kapal Besar

Ia juga meminta segenap umat Katolik untuk terus berdoa dalam penyelesaian kasus ini.

"Terutama bagi Romo Kristiono Widodo sebagai Pastor Paroki Santo Joseph Karimun yang tengah berjuang untuk menyelesaikan kasus ini," ucapnya.