TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah untuk menyiapkan program pendukung dari kebijakan stimulus yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah penyebaran virus corona (Covid-19).

”Apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat perlu diperkuat dengan program pendukung di daerah agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat. Toh ujung-ujungnya sasarannya ya untuk masyarakat di daerah,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Rabu (1/4/2020).

Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi itu mengatakan, setidaknya ada tiga kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah daerah untuk memperkuat program dari pemerintah pusat.

Pertama, kata dia, kesehatan sebagai prioritas utama dalam menghadapi masalah Covid-19.

”Soal aspek kesehatan, saya kira sebagian besar daerah sudah melakukan realokasi APBD untuk berbagai kebutuhan, mulai penambahan ruang isolasi, pembelian ventilator, APD tenaga medis, alat rapid test, dan sebagainya,” ujar Anas.

Kebijakan kedua, lanjut Anas, adalah menjaga daya beli dan tetap menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, pemda menggelontorkan operasi pasar, mengaktifkan rumah pangan di tingkat desa, melibatkan UMKM dalam berbagai belanja pemerintah, dan stimulus yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal.

”Orientasi utama kebijakan pemulihan ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan tenaga kerja. Termasuk UMKM-UMKM harus terus dilibatkan dalam penggunaan belanja pemerintah. Perlu juga stimulus sesuai potensi ekonomi lokal, entah itu yang menyasar petani, pelaku wisata, nelayan, dan sebagainya,” ujarnya.

Kebijakan ketiga, sambung Anas, adalah penyiapan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak, khususnya pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian, seperti pengemudi becak, PKL, pengemudi ojek, dan sopir angkutan kota.

Pendapatan harian mereka turun lantaran semakin banyak orang yang membatasi aktivitas luar rumah. Padahal, tingkat kerentanan mereka sangat tinggi, mengingat sebagian belum masuk program bansos seperti PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Terkait jaring pengaman sosial, Anas mengusulkan empat skema. Pertama, bersumber dari APBD. Kedua, dari gotong royong berbasis sekolah dengan sasaran warga terdampak di ekosistem sekolah seperti pengayuh becak yang tak dapat order antar-jemput siswa dan sebagainya.

Ketiga, berbasis lembaga amil zakat dan gotong royong dunia usaha. Keempat, gotong royong berbasis kecamatan dan desa yang difokuskan untuk bantu kebutuhan dasar keluarga Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sehingga mereka optimal dan tenang dalam menjalankan isolasi tanpa harus memikirkan kebutuhan dasar.

”Jaring pengaman sosial itu untuk warga di luar penerima jaring pengaman dari pemerintah pusat, yaitu PKH dan BPNT. Jika skema gotong royong itu dilakukan, kami yakin bisa menjangkau puluhan ribu hingga ratusan ribu warga tiap kabupaten. Ditambah PKH dan BPNT, maka warga miskin dan sangat miskin bisa terjaga kebutuhan dasarnya,” ujar Anas. (*)