TRIBUNNEWS.COM, PANDAN  - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani didampingi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Darwin Sitompul meniinjau pelaksanaan isolasi bagi pemudik asal Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) di dua Gedung Karantina yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Minggu (26/04/2020).

Penyediaan gedung Karantina untuk isolasi selama 14 hari bagi para pemudik Tapteng yang baru tiba merupakan tindak lanjut atas Keputusan Forkopimda Tapanuli Tengah dalam Rapat Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, (16/04/2020),

Gedung karantina itu yakni mess BPSDM Tapteng di Kecamatan Pinangsori yang dipersiapkan untuk pemudik perempuan dan Gedung Asrama Prodi Keperawatan Tapteng di Sihaporas Kecamatan Pandan dipersiapkan untuk pemudik laki-laki.

Pada saat melaksanaan tinjauan itu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan telah ada 15 orang pemudik yang menempati kedua Gedung Karantina itu.

“Di Gedung Asrama Prodi Keperawatan Tapteng ini ada 11 orang (pria) yang diisolasi dan di Mess BPSDM Pinangsori ada 4 orang (perempuan) yang diisolasi, jadi total sampai saat ini sudah ada 15 orang yang diisolasi," ujar Bakhtiar.

Pihaknya sudah mengimbau  masyarakat agar tidak mudik, bahkan Presiden Jokowi sendiri juga suda mengatakan jangan mudik.

"Pemudik Ini ada yang dari Makassar, ada yang dari Bekasi, sudah barang tentu perlu kita lakukan antisipasi dan kita berdoa agar beliau tidak terjangkit penyakit apapun," kata dia.

Namun, menurut bupati, upaya pencegahan sudah barang tentu kita lakukan.

"Jadi kita diamkan dulu di sini 14 hari. Makan dan minumnya kita persiapkan, kita jaga, apabila kita lihat perkembangannya bagus kita balikkan ke kampungnya," katanya.

Bila kondisinya tidak baik, suhu badannya naik dan ada gejala tertentu maka pihaknya  akan cek di RSUD Pandan, setelah itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi.

"Sampai saat ini, kondisi yang diisolasi insya Allah masih baik. Namun yang perlu diketahui masyarakat banyak adalah pasien yang tanpa gejala, tidak menunjukkan kalau dia terkena penyakit. Jadi itu yang perlu kita antisipasi,” kata Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani.

“Desa desa yang ada di Tapteng ini sudah disiapkan satu rumah untuk isolasi. Jadi apabila ditempat yang kita siapkan full maka akan diisolasi di desa-desa. Tapi harapan kami, masyarakat Tapanuli Tengah yang ada diluar Tapanuli Tengah, tolong jangan pulang dulu ke Tapanuli Tengah,” tutur Bupati Tapanuli Tengah.

Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menjelaskan tentang berbagai bantuan yang disalurkan ke masyarakat Tapteng.

“Kami sampaikan bahwa bantuan beras 17.000 karung itu sudah kami bagikan, yang masing-masing 5 kg itu bantuan bukan dari APBD. APBD yang 40.000 paket bantuan, mulai dari semalam sudah dikirim ke kecamatan-kecamatan untuk 40.000 KK.

Ada beras, minyak goreng, gula, mie instan, itu sudah kita kirim. 40.000 KK itu belum dibagikan, tunggu sampai dulu semua baru dibagikan serentak," katanya.

Terkait PKH, menurut bupati, ini problem yang bukan hanya di Kabupaten Tapanuli Tengah melainkan terjadi juga di kota/kabupaten lain.

"PKH itu memiliki pendamping sendiri, jadi apabila ada yang mengarahkan Kepala Desa yang bermain itu bohong, karena PKH tidak urusan Kepala Desa. Kami pun susah berkoordinasi dengan Pendamping PKH itu," ujarnya.

Data-data itu, menurut dia, yang dilakukan Pendamping PKH yang urusannya langsung ke Kementerian Sosial, gajinya pun bukan dari APBD tapi dari Kementerian Sosial.

"Kadis Sosial mungkin yang hanya bisa memindahkan Si A ke Si B,” tutur Bupati Tapanuli Tengah.

Bupati juga  akan meminta Kapolres untuk memeriksa Pendamping PKH ini apabila ada orang kaya yang mendapat.

"Sempat ada yang memiliki mobil mendapat PKH, kalau sempat itu terjadi laporkan kepada kami, kami akan minta pendampingnya untuk di periksa. Kadis Sosial agar menempelkan informasi siapa yang dapat PKH, apakah keluarga miskin,' katanya.

"Jadi kalau kita masuk program keluarga harapan, mohon maaf ini masyarakat miskin, tapi apabila sudah punya rumah, punya sepeda motor, ngapain lagi dikasih PKH. Tapi sekarang ini ada orang yang menggiring opini walaupun kadang-kadang di media sosial dan akun palsu tapi masyarakat terbawa, bahwa Kepala Desa yang disalahkan, Bupati yang disalahkan," kata bupati.

"Urusan apa PKH dengan Kepala Desa, dengan Bupati. Kita sudah berusaha tapi pendampingnyalah yang mendata masyarakat penerimanya,” papar Bupati Tapanuli Tengah.

Bupati mengatakan apabila melihat di media sosial, ada Kepala Desa dari Jawa sana yang mengeluhkan itu, jadi pendampinglah yang harus bekerja jujur. Kepala Desa pun sudah ada yang mengeluh kepada kami bahwa Pendamping ini tidak ada koordinasi dengan Kepala Desa, tidak koordinasi dengan Lurah, masyarakat menyalahkan Kepala Desa dan Lurah, ini tidak benar, ada Pendampingnya.

"Polisi harus cek itu pendampingnya. Apa ada pendamping yang bermain. Itu tidak ada hubungannya kepada kami, Kadis Sosial sifatnya Pembina, koordinasi. Jadi jangan ada yang menyesatkan informasi, apabila ada yang menghujat Kepala Desa memakan dana PKH, keluarga Kepala Desa yang mendapat fitnah," kata dia.

Bupati Bakhtiar menyarankan  agar bertobat dan meminta maaf kepada aparat pemerintahan yang difitnahnya itu karena itu bukan urusan mereka tapi itu urusan Pendamping PKH.

"Saya akan mengundang Pendamping itu supaya mendata yang sebenarnya. Tidak semua Pendamping itu jahat dan tidak semua pendamping itu baik,” ungkap Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani saat meninjau Gedung karantina untuk Pemudik asal Tapteng.

Dalam peninjauan ini turut serta, Sekretaris Daerah Tapteng, Plt. Asisten Pemerintah dan Kesmas, Asisten Administrasi dan Umum, Kepala Pelaksana BPBD Tapteng, Kadis Sosial Tapteng, Kadis Kesehatan Tapteng, Kadis Kominfo Tapteng, Direktur RSUD Pandan, Direktur PDAM Mual Nauli, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, Camat Pinangsori, Kepala Puskesmas Pandan, Kepala Puskesmas Pinangsori, Kapolsek Pandan, Kapolsek Pinangsori, Danramil Pandan dan Danramil Pinangsori, Ketua Prodi Keperawatan Tapteng.

Terkait berita yang beredar, ada masyarakat di Kecamatan Pandan, tepatnya di Budi Luhur tidak makan selama satu minggu, Bupati sudah intruksikan Camat dan Lurah untuk mencek itu.

"Saya prihatin mendengar itu tapi saya takjub juga mendengarnya, satu minggu tahan tidak makan. Saya sebagai Kepala Daerah prihatin dan saya akan cek kebenarannya. PKH mereka tidak dapat, saya akan suruh Kadis Sosial mencek Pendamping itu," kata dia.

"Bahkan kadang ada yang menjawab karena dia merasa bukan di bawah naungan Bupati tapi Kementerian Sosial," kata dia.

Bupati akan kirim surat ke Menteri Sosial sebab yang mendata PKH itu bukan Pemerintah Kabupaten, tapi Pendamping dari Kementerian Sosial, gajinya pun bukan  dari pemda.

"Jadi ada penyesatan-penyesatan informasi dan masyarakat jangan ada yang percaya dengan akun-akun palsu yang sengaja menyebarkan isu yang tidak benar. Kadang-kadang akun palsu ini tiap hari namanya diganti-ganti. Yang kita sayangkan dari akun palsu ini, berarti dia malu memiliki nama yang diberikan orang tuanya,” kata Bupati Tapanuli Tengah.