TRIBUNNEWS.COM - Bupati Kabupaten Seram bagian Barat, M. Yasin Payapo menyebutkan penutupan jalan oleh warga di Maluku Tengah bukanlah tindakan yang ia inginkan di situasi pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Selasa (19/5/2020).

M. Yasin mengungkapkan memang ada program dari pemerintah daerah terkait meminimalisir penyebaran Covid-19.

Baca: Daftar Sebaran Virus Corona di Indonesia Selasa (19/5/2020): Jabar 1.700, Jateng 1.175, Jatim 2.377

Yakni seperti penerapan pos dan palang yang akan mengecek suhu tubuh orang.

Selain itu juga untuk melakukan pemeriksaan apakah mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker atau tidak.

M. Yasin akan membenarkan apabila yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat terkait tindakan tersebut.

Namun, apabila penutupan jalan hingga pencegatan orang yang lewat, M. Yasin menuturkan tidak ingin terjadi.

"Pos dan palang ini kalau digunakan untuk tes suhu badan orang, yang kedua kalau pakai masker apa tidak, saya bilang ini program kita, benar," terang M. Yasin.

"Tapi kemudian kalau orang lewat situ kemudian dicegat, ini yang kita tidak mau," tambahnya.

Terlebih, jalan yang ditutup oleh warga di Maluku Tengah adalah akses penghubung tiga kabupaten.

Yakni Seram bagian Barat, Maluku Tengah, serta Seram bagian Timur.

Baca: PSBR di Maluku Tengah, Masyarakat Rohomoni Kembali ke Tradisi Menebang Sagu

Baca: Inkonsistensi Pemerintah dan Tekanan Ekonomi Dinilai Jadi Faktor Masyarakat Langgar Aturan PSBB

Warga memblokade jalan dengan menggunakan material pepohonan dan batu.

Material tersebut diletakkan di badan jalan, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan.

M. Yasin menyampaikan jalan yang menjadi lintas kabupaten itu menjadi urat nadi perekonomian.

"Ini jalan umum, jalan tiga kabupaten," jelas M. Yasin.

"Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian Timur."

"Bisa saja kita simpulkan ini urat nadi perekonomian tiga kabupaten," imbuhnya.

Dalam aksi blokade jalan, para warga beralasan sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lokal.

Banyak warga berkerumun dan berjaga di belakang blokade yang mereka buat.

Nampak semua warga patuh dengan menerapkan protokol kesehatan yakni mengenakan masker.

Aksi penutupan jalan tersebut merupakan keputusan sepihak dari warga setempat.

Warga yang berasal dari luar daerah Maluku Tengah dilarang masuk oleh penduduk setempat.

Baca: Tertular dari Staf kantor, Istri Ketua Harian Gugus Tugas Maluku Positif Covid-19

Baca: Bayi Enam Bulan di Maluku Positif Virus Corona, Jadi Pasien Termuda

Blokade jalan yang dilakukan oleh warga Maluku Tengah membuat sejumlah aparat TNI dan Polri turun tangan.

Aparat TNI dan Polri beberapa kali sudah meminta warga setempat untuk membuka akses jalan.

Karena aksi mereka sudah menghambat mobilitas warga dan juga barang kebutuhan.

Meski demikian, warga tetap bersikeras untuk tidak membuka blokade jalan tersebut.

Warga yang terhambat langsung meminta pemerintah daerah agar dapat bernegosiasi.

Sehingga jalanan dibuka dan dapat kembali digunakan seperti biasa.

Tak hanya PSBB lokal, ternyata aksi blokade jalan juga memiliki alasan lain.

Warga setempat terpengaruh oleh isu penertiban pos relawan Covid-19.

Berdasarkan rumor yang beredar, pos relawan itu akan dibongkar oleh Bupati Maluku Tengah.

(Tribunnews.com/Febia Rosada)