TRIBUNEWS.COM - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya berakhir, Senin (8/62020). Hal itu juga sesuai harapan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, melalui Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, mengungkapkan alasan tidak memperpanjang PSBB Surabaya Raya, meski kasus virus Corona atau COVID-19 di Surabaya Raya masih tinggi.

“Tadi ibu gubernur dan forkopimda Jawa Timur sudah rapat dan sebelumnya kemarin malam kita juga sudah diskusikan teknis untuk menyusun aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan apakah PSBB dilanjut atau tidak.

Baca: Alasan Risma Ingin PSBB di Surabaya Diakhiri

Namun yang jelas dalam Pergub tentang perpanjangan PSBB terakhir (PSBB tahap III), dituliskan bahwa PSBB dilakukan hingga 8 Juni 2020, maka artinya per hari ini PSBB sudah selesai,” kata Heru Tjahjono seusai rapat di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (8/6/2020).

PSBB Surabaya Raya III meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dalam paparannya menyatakan selama PSBB Surabaya, banyak warga susah mencari makan.

Untuk itulah dirinya meminta Gubernur Khofifah tak memperpanjang PSBB Surabaya Raya.

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mempertimbangkan faktor psikologi masyarakatnya sehingga meminta PSBB Sidoarjo diakhiri.

Baca: PSBB Transisi Jadi Harapan Baru Driver Ojol, Ini Cerita Mereka di Hari Pertama

Baca: Dory Harsa Terang-terangan Menggoda, Bagaimana Hubungan Nella Kharisma dan Cak Malik Sesungguhnya?

Sedangkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengusulkan new normal life dengan disiplin Penegakan Protokol Kesehatan (PPK) sebagai pengganti PSBB Gresik.

PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang dan akan dilanjutkan dengan masuk masa transisi menuju new normal.

Masa transisi new normal Surabaya Raya diputuskan akan diberlakukan selama 14 hari. 

“Kita sudah putuskan masa transisi akan dilakukan selama 14 hari. Besok aturannya di bahas,” tegas Heru.

 Malam ini dan besok tiga pemda Surabaya Raya akan menyusun aturan perbup dan perwali yang akan menjadi dasar untuk penerapan transisi menuju new normal di kawasan Surabaya Raya.

“Perwali dan perbup yang disusun malam ini dan besok itu ruhnya adalah masa transisi. Besok kita fix-kan perwali dan perbup yang lebih teknis, tapi ruhnya adalah masa transisi,” kata Heru.

Termasuk penandatanganan pakta integritas antara Forkopimda Jatim bersama tiga pemda Surabaya Raya juga akan dilakukan besok hari Selasa 9 Juni 2020 sebagai acuan terukur menuju pemenuhan kriteria WHO untuk new normal.

Tiga kepala daerah sepakat

Dalam rapat di Gedung Negara Grahadi, Senin (8/6/2020) petang, di mana Gubernur Khofifah menjadi pemimpin rapat sekaligus mediator, semua pemda baik Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dipersilakan untuk menyampaikan masukan dan usulannya.

Wali Kota Risma, mengatakan di Kota Pahlawan sebaiknya tidak dilakukan lagi PSBB dan dilanjutkan dengan transisi menuju new normal.

Dan Kota Surabaya sudah menyiapkan protokol-protokol kesehatan di segala lini untuk menyambut new normal.

“Mohon ibu, karena saya khawatir ibu, di beberapa daerah warga kami sudah banyak yang mengeluh karena tidak bisa mencari makan.

Misalnya tukang bengkel, ada yang dengan tiga anak, satu istri kesulitan ekonomi,” kata Risma meminta agar PSBB tak diperpanjang.

Ia meminta agar masa restriksi (pembatasan dalam lapangan produksi) PSBB di Kota Surabaya lebih baik diakhiri.

Pemkot Surabaya pun siap untuk melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan.

“Dengan harapan seperti itu kami bisa melakukan aktivitas ekonomi tapi protokol kesehatan tetap kami jaga,” kata Risma.

Pemkot Surabaya saat ini sudah membuat draft perwali yang isinya adalah draft protokol-protokol kesehatan hingga tempat-tempat terkecil.

Menurut Risma, penerapan protokol kesehatan ini akan sangat efektif dalam menekan dan mengontrol penyebaran virus.

“Karena menurut kami pembuatan protokol ini akan sangat efektif. Misalnya kami sudah siapkan protokol kesehatan di pasar, protokol kesehatan di mal, protokol kesehatan di perindustrian, protokol kesehatan warung kopi, dan juga di minimarket,” kata Risma.

Akan tetapi Risma menyatakan dalam draft perwali tersebut pihaknya masih belum mencantumkan terkait sanksi.

Sebab menurutnya dalam sanski tidak bisa diatur dalam perwali, kecuali diatur dalam perda.

Kecuali perwali yang dibuat adalah mengacu ke pergub, sanksi bisa dilakukan.

“Kesimpulannya dari kami kami tidak bisa memberikan sanksi karena bentuknya perwali. Tapi kalau merujuk ke pergub maka kami bisa memberi sanksi,” ucapnya.

Dengan penyiapan protokol kesehatan ini, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk mengawasi bersama TNI Polri.

Kondisi psikologi masyarakat

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, juga mengusulkan agar PSBB Sidoarjo tidak diperpanjang.

Dalam paparannya, Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin mengakui secara teoritis Sidoarjo belum bisa lepas dari PSBB karena rate of transmision atau tingkat penularan yang masih tinggi.

Namun mempertimbangkan psikologi masyarakat Sidoarjo, Cak Nur mengusulkan kepada Khofifah agar PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang.

"Kita harus mempertimbangkan psikologi masyarakat, masyarakat saat ini sudah berpikir dengan PSBB ini kurang sip," kata Cak Nur di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (8/6/2020).

Padahal, lanjut Cak Nur, PSBB jilid ketiga sudah menunjukkan hasil yang positif untuk menekan penularan Virus Corona (Covid-19) di Sidoarjo.

"Sempat naik signifikan saat PSBB jilid kedua. Sedangkan hari ini kita kurvanya sudah turun banyak," kata politisi PKB ini.

"Tapi penerimaan masyarakat ini jadi pertimbangan kuat, jangan sampai masyarakat apatis, masyarakat harus optimistis untuk bisa mendukung kebijakan yang kita berikan," lanjutnya.

Walaupun tidak mengusulkan perpanjangan PSBB, Pemkab Sidoarjo akan ketat menjalankan protokol kesehatan di pabrik, pasar, mal, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya.

"Kita siap melakukan rapid test massal dan SOP perusahaan harus diterapkan," kata Cak Nur.

Cak Nur juga akan memperkuat Kampung Tangguh dengan mengetatkan check poin di setiap desa.

"Kami perkuat kebijakan sekaligus anggarannya. Karena menurut kami Kampung Tangguh ini adalah sentral kekuatan yang ada di desa, baik dari promotif, preventif, kuratif, hingga dampak sosial juga.

Menurut kami Kampung Tangguh salah satu jalan keluar yang terbaik," ucap Cak Nur.

Di Kampung Tangguh, menurutnya ada fungsi filterisasi, edukasi dan partisipasi sosial.

Ke depannya Cak Nur akan memperkuat kuratif dengan memperbanyak bed di rumah sakit serta ruang isolasi.

"Kami berharap keluar dari PSBB walaupun keluar kami ingin melakukan transisi new normal.

Draft perbup sudah ada, ada langkah yang diperkuat," pungkasnya.

New normal life dengan PPK

Sementara itu, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto juga mengusulkan new normal life dengan disiplin Penegakan Protokol Kesehatan (PPK) sebagai pengganti PSBB Surabaya Raya.

Menurut Sambari, gagasan tentang disiplin penegakan protokol kesehatan yang telah disampaikan saat rapat bersama Gubernur yang berlangsung sampai Senin dini hari itu sempat dipuji oleh berbagai kalangan.

Pujian ini lantaran dalam disiplin penegakan protokol kesehatan dibarengi dengan semacam penandatanganan pakta integritas.

"Masing-masing kelompok masyarakat yang akan memberlakukan PPK ini harus menandatangani pakta integritas yang telah disiapkan oleh gugus tugas Pencegahan COVID 19 Pemkab Gresik.

Mereka tak hanya menandatangani pakta integritas, tapi juga harus melaksanakan yang ada di dalam pakta integritas serta sarana prasarananya," ujar Sambari saat memimpin rapat yang dihadiri seluruh anggota Forkopimda dan para kepala OPD Pemkab Gresik di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Senin (8/6/2020).

Sambari menyatakan pada New Normal Life dengan disiplin Penegakan Protokol Kesehatan (PPK) akan menguatkan cek poin di tingkat desa.

Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim yang saat itu juga hadir mengingatkan para camat agar selalu mencari cara agar penyebaran COVID-19 bisa terdeteksi dengan baik.

"Anda harus selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Gresik untuk pencegahan COVID-19 ini.

Terutama bagi wilayah kecamatan yang peta penyebaran COVID-19 termasuk tinggi. Intinya segera temukan dan isolasi," tandas Qosim.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Alasan Khofifah Turuti Permintaan Risma Akhiri PSBB Surabaya Raya Meski Covid-19 Masih Tinggi, https://surabaya.tribunnews.com/2020/06/08/alasan-khofifah-turuti-permintaan-risma-akhiri-psbb-surabaya-raya-meski-covid-19-masih-tinggi?page=all.
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Tri Mulyono