Sementara ada daerah lainnya yang juga disoroti Tito yaitu karena dana yang cair terlebih dahulu kepada aparat keamanan.

"Ini KPU-nya sementara 40 dan Bawaslu 40 persen tapi aparat keamanan 100 persen semua ini, yaitu Kabupaten Asahan. Mirip dengan Labuhan Batu Selatan. Nah ini nampaknya cinta kali sama kepolisian dan TNI, apa takut kali," cetusnya disambut gelak tawa.

Namun Tito sempat kecewa dengan angka presentasi oleh Kabupaten Mandaling Natal yang realisisasinya kepada KPU masih 10 persen dan kepada Bawaslu 20 persen.

Hingga akhirnya Tito meminta audiens untuk menyoraki perwakilan Sekda Madina yang hadir.

"Ini cukup memprihatinkan karena dananya enggak ada pertama Mandailing Natal, ini realisasi ke KPU 10,67 persen kemudian Bawaslu 20 persen. Coba teman-teman sorakin huu dulu. Banyak wartawan loo ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Tito menyebutkan bahwa Sumut masuk dalam zona merah bersama dengan Papua dalam data NPHD kepada KPUD dan Bawaslu daerah.

Tito menjelaskan bahwa dana hibah adalah urat nadi untuk KPUD dan Bawaslu Daerah untuk mulai bekerja melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Dari data NPHD kepada KPUD dan Bawaslu Daerah sudah ada mencapai 100 persen namun ada juga ada yang baru separuh dan ada juga yang masih kecil yaitu Mandaling Natal dan Samosir. Kita tadi sudah dengar dari Bupatinya tanggal 7 Juli dilunasi, tinggal masalah internal di Bawaslu Samosir," tuturnya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini anggaran baik dari APBN sudah mulai terealisasi dalam tahap yang pertama.

"Kemudian dari APBN sudah ditransfer sebanyak 990 miliar kepada dan KPUD dan Bawaslu 157 miliar sudah sampai di KPUD Kabupaten/kota dan yang sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," tutur Tito.

Baca: Diduga Tidak Netral Dalam Kampanye Pilkada Muratara, Belasan Orang ASN Diperiksa Bawaslu

Baca: Gerindra Minta KPU Tolak Pengguna Narkoba Maju Jadi Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020

Tito menyebutkan anggaran ini dapat segera dieksekusi agar KPU bisa bekerja pada 15 Juli 2020 ini untuk pemutakhiran data pemilih.

"Artinya anggaran dari daerah sebagian sudah masuk 100 persen dan dari APBN tahap pertama di Wilayah Sumut sudah masuk. Tinggal sisa realiasi anggaran paling lambat minggu depan sudah dicairkan kepada KPU dan Bawaslu karena 15 Juli 2020 sudah mulai pemuktahiran data pemilih," ungkapnya.

Tito menyebutkan bahwa dengan partisipasi aktif dari KPU, Bawaslu dan pemerintahan, pelaksanaan Pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumut dapat terealisasi dengan baik.

"Rapat koordinasi dalam rangka Pilkada 23 kabupaten/kota se-Sumut, kita sudah dengarkan bahwa Ketua KPUD Sumut bahwa semua siap untuk melaksanakan.