Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa pengerjaan jalan tol Trans Sumatera sudah rampung 393 KM dari total 2878 KM.

Hal itu disampaikan Basuki usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (7/7/2020).

"Untuk jalan tol sumatera dengan panjang 2800 (2878) KM, yang terdiri dari backbonenya (tulang punggung) dari Bekauheni sampai Banda Aceh dengan sayap-sayap nya dari Bengkulu, Palembang, Padang, Medan, Sibolga, Pekanbaru, sekarang sudah terbangun untuk tol Sumatera 393 km, itu yang sudah tersambung," kata Basuki.

Sementar itu menurut dia 1194 KM atau 41 persen masih dalam pengerjaan dan 1291 KM sedang dipersiapkan pengerjaannya.

Proyek tersebut ditargetkan rampung di tahun berakhirnya periode ke 2 kepemimpinan Jokowi.

Baca: Kurang Rp386 Triliun, Presiden Minta Cari Pembiayaan Alternatif Proyek Tol Trans Sumatera

Baca: Dapat Suntikan Rp 11 Triliun, Hutama Karya Kebut Pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

"Targetnya kita ingin selesaikan sampai dengan 2024," katanya.

Menurut dia Backbone atau tulang punggung tol Trans Sumatera dari Bakaehuni ke Banda Aceh memiliki panjang 1974 KM. Sementara sirip sirip jalan tol yang menghubungkan dengan wilayah Bengkulu, Padang, sibolga dan lainya sepanjang 904 KM.

"Itu semua akan diselesaikan," katanya.

Permasalahan dalam pembangunan Tol Trans Sumatera menurut Basuki hanya satu yakni soal pendanaan.

Untuk membangun jalan tol yang menghubungkan wilayah di Sumatera itu membutuhkan dana kurang lebih Rp 500 triliun.

"Jadi kalau untuk seluruhnya tadi 2.878 km dibutuhkan anggaran 500 triliun termasuk yang sudah operasi tadi," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden meminta agar pengerjaan Tol Trans Sumatera terus dilakukan.

Ia memerintahkan para menterinya untuk mencari pembiayaan alternatif proyek tersebut agar tidak membebani APBN.

Pasalnya kata Presiden Tol tersebut memberikan daya ungkit pada percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pulau Sumatera sehingga di sana akan ada efisiensi, waktu tempuh dan bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB," kata Presiden.

Presiden meminta dilakukan Kalkulasi yang matang mengenai kelayakan finansial untuk proyek tersebut. Termasuk opsi opsi tambahan ekuitas untuk melanjutkan proyek.

"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (penanaman modal negara) dan juga tidak tergantung dari APBN. ini yang saya kira perlu digarisbawahi," pungkasnya.