“Ibu itu kami persilakan melanjutkan perjalannya dan meminta yang bersangkutan menyelesaikan urusan di mako,” ungkap Iswahyudi, Kasi Penyidikan.

Begitupun beberapa warga yang sedang terburu-buru masuk kantor. Mereka hanya diminta menyerahkan KTP atau kartu identitas lain dan dapat mengambilnya kembali setelah membayar denda

.”Jadi memang kami tidak menerapkan sanksi yang aneh-aneh karena tujuannya hanya memberikan efek jera,” lanjut Yudi.

Dalam setiap operasi, mereka yang terjaring didata di posko. Sebelum didata, mereka dipersilakan mencuci tangan dan langsung diberikan masker oleh petugas.

“Selain penegakan aturan, operasi ini sekaligus mengedukasi warga masyarakat tentang protokol kesehatan dan alhamdulillah warga yang terjaring rata-rata berterima kasih karena sudah diingatkan, dan mereka tidak disanksi berat seperti yang mereka bayangkan sebelumnya,” papar Andri.

Cara-cara seperti itu membuat banyak warga yang terjaring menurut Andri memberikan apresiasi kepada Pol PP Kota Bogor.

Pendekatan humanis juga diterapkan kepada mereka yang tetap berkerumun atau berkumpul diatas waktu yang merupakan pembatasan aktivitas warga yaitu pukul 21.00 WIB. Diantaranya seperti anak-anak remaja yang berkeliaran dan dikenali oleh para anggota Satpol PP sebagai “Rojali”. Maupun warga terutama remaja yang masih berkumpul di tempat-tempat umum diatas waktu yang ditetapkan selama PSBMK.

“Untuk warga terutama remaja yang masih berkumpul di atas waktu pembatasan, kami himbau dan bubarkan secara humanis untuk segera kembali ke rumahnya masing-masing. Beberapa titik lokasi fasilitas publik yang menjadi tempat berkumpulnya warga memang tidak semuanya bisa terjangkau oleh Satpol PP, untuk itu kami dibantu oleh aparat wilayah baik dari kecamatan dan kelurahan yang rutin melaksanakan patroli atau pemantauan di wilayahnya,” ungkap Andri.

Komunikasi dan koordinasi dengan aparat wilayah memang penting dilakukan. Sebab terhadap pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah, maka aparat setempat lah yang lebih memahami situasi dan kondisi yang perlu tetap dipertimbangkan dalam mengambil suatu tindakan. Pada intinya, operasi dilaksanakan tidak semata-mata menindak pelanggar dengan denda, tetapi bagaimana sekaligus pelanggar mendapatkan pemahaman tentang pelanggaran apa yang telah mereka lakukan, sehingga dengan kesadaran itu diharapkan kesalahan serupa tidak dilakukan lagi.