TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, menyebut penyaluran dana desa ke daerah-daerah di wilayahnya rawan disalahgunakan.

Bahkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat ternyata malah digunakan untuk membeli senjata api oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Natalis Tabuni mengungkapkan modus KKB untuk mendapatkan dana desa tersebut, lalu disalahgunakan peruntukkannya.

Menurut Natalis, KKB kerap meminta sebagian dari dana desa untuk dipakai membeli senjata api.

Kelompok bersenjata tersebut tak segan-segan mengancam kepala kampung atau sekretaris kampung untuk mendapatkan sebagian dana desa itu.

Baca juga: Polri Ungkap Modus KKB Rekrut Anggota Muda di Distrik Sugapa Intan Jaya

Menurut dia, KKB kerap memanfaatkan situasi tersebut karena selama ini pemerintah daerah tak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap dana tersebut.

Tapi akibatnya sangat fatal.

Karena KKB dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli senjata api menggunakan uang dari program dana desa tersebut.

“Jadi, setelah pencairan dana desa, mereka (KKB) sudah tahu dan menunggu di perkampungan. Ketika dalam perjalanan bertemu dengan mereka (perangkat desa), di situlah mereka meminta sebagian dana desa," kata Natalis di Jayapura, pada Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Oknum Brimob Jual Senjata Api Kepada KKB Papua, Berikut Asal-usul Senapan Hingga Pengakuan Pelaku

"Kalau tidak diberikan akan diancam. KKB berani karena mereka memegang senjata. Inilah yang terjadi."

Karena itu, Natalis Tabuni mengatakan, agar ke depannya dana desa dapat dikontrol oleh pemerintah daerah agar tidak ada dana yang disalahgunakan.

Selain itu, Natalis juga mengingatkan agar pengawasan terkait peredaran senjata api di Kabupaten Intan Jaya juga perlu ditingkatkan.

Menurutnya, jika peredaran senjata api di Intan Jaya diperketat, maka sekali pun KKB memiliki uang tidak akan bisa membeli senjata api karena barangnya tidak ada di pasaran.

Baca juga: Polri Bakal Tindak Tegas Oknum Brimob yang Diduga Jual Senjata ke KKB Papua

“Pengelolaan dana desa perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat, di samping itu juga kita pertegas pengawasan peredaran senjata masuk ke Intan Jaya," ucap Natalis.