Tribun

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Jelaskan Soal Izin Kegiatan, Ridwan Kamil Mengaku Sudah Kirim Pesan ke Rizieq Shihab, Berikut Isinya

Untuk yang tanggal 24, 28, dan 29 temen2 harus tetap menginput cuti lewat HR Portal.

Editor: Irsan Yamananda
Jelaskan Soal Izin Kegiatan, Ridwan Kamil Mengaku Sudah Kirim Pesan ke Rizieq Shihab, Berikut Isinya
Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Hotel Savoy Homann Bandung, Selasa (17/11/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Rizieq Shihab sedang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.

Setelah sampai di Tanah Air pada hari Selasa, 10 November 2020, rangkaian kegiatannya yang memicu kerumunan orang di tengah pandemi Covid-19 memunculkan polemik panjang.

Sontak, tak sedikit pihak yang turut mengomentari fenomena ini.

Termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ia menjelaskan soal hierarki pemerintahan dalam menyikapi hal tersebut.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjelaskan, proses perizinan tiap kegiatan ada di pemerintah daerah dan aparat setempat.

Baca juga: Rizieq Shihab Balik ke Indonesia, Terjawab Mengapa Reuni 212 Malah Batal? Penyebabnya Terganjal Ini

Baca juga: BOCORAN VIDEO Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Mempelai Pria Bertabur Melati, Najwa Berkebaya Emas

Baca juga: Pembelaan Pemprov DKI Soal Acara Habib Rizieq: Jumlah Petugas Terbatas & Massa Bukan Tamu Undangan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (13/12/2018).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (13/12/2018). (KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI)

"Tolong bedakan hierarki diskresi izin keramaian. Kalau Jakarta itu kan langsung Gubernurnya secara teknis."

"Tapi kalau provinsi di luar Jakarta, itu kewenangannya ada di bupati, wali kota, sebagai instrumen pemerintahan pertama dalam mengurusi izin lokal," ujarnya di Kota Bandung, Selasa (17/11/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.

Dengan demikian, sikap gubernur di luar DKI Jakarta hanya bersifat koordinatif dan tidak lagi mengurusi persoalan teknis.

Ridwan Kamil kemudian mencontohkan Pemprov Jabar yang telah menyusun aturan soal penegakan protokol kesehatan.

Kendati demikian, pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebijakan kepala daerah setempat.

HALAMAN SELANJUTNYA ======>

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas