"Warga Kota Solo ingin bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja tanpa rasa takut, tanpa ada yang mengintimidasi," ucap dia.

"Warga bisa melakukan kegiatan keseharian dengan penuh kenyamanan kedamaian," tambahnya.

Kusumo menegaskan dirinya dan aliansi tidak anti dengan FPI, maupun ormas Islam.

Mereka lebih anti dengan orang-orang yang memicu provokasi dan yang hendak memecah belah Indonesia.

"Kami punya hak melindungi kota kami, kami berhak menolak siapapun yang datang ke kota kami yang nantinya memicu kegaduhan-kegaduhan di masyarakat," tandasnya.

PA 212 Geram Pencopotan Baliho

Dewan Tanfidzi Provinsi (DTP) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Jawa Tengah (Jateng) tampak geram saat menyikapi pencopotan baliho Rizieq Shihab, di antaranya di Jakarta.

Protes ditunjukkan saat menggelar keterangan pers imbas baliho Rizieq dicopoti atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman di Desa Ganten, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (21/11/2020).

Wakil Ketua Bidang Strategi Perjuangan DTP PA 212 Jateng, Endro Sudarsono, menyanyangkan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman atas pernyataannya terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

Dikatakan, pernyataan tersebut seharusnya disampaikan kepada Kemendagri RI atau Kemenkumham RI sebagai pihak yang dapat menilai.

"Terkait pernyataan dari Pangdam Jaya terkait akan membubarkan FPI, saya menyanyangkan hal tersebut," kata Endro.

Endro menilai kurang tepat jika TNI yang menyampaikan wacana tersebut.

"Jika disampaikan TNI itu kurang tepat karena itu bukan ranah TNI," ucap Endro.

Dia mengatakan di dalam tubuh TNI dan Polri pastinya mempunyai intelejen.

"Selain itu di dalam tubuh TNI- Polri intenlejen hal wacana tersebut disampaikan kepada Kemedagri atau Kemenkumham apakah ditindaklanjuti apakah layak atau tidak," katanya.

Buat Surat untuk Panglima TNI

Protes gerakan masif mencopoti baliho dan spanduk Rizieq Shihab di Jakarta muncul dari Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (21/11/2020).

Dewan Tanfidzi Provinsi (DTP) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Jateng menggelar konferensi pers menyikapi pencopotan baliho Rizieq Shihab di Jakarta oleh perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman di Desa Ganten, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Baca juga: Santri Suroboyo Tolak Kedatangan Habib Rizieq Shihab di Jawa Timur, Kami Cinta NKRI dan Pancasila

Ketua DTP PA 212 Jateng, R Djayendra Dewa meminta kepada Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mencopot Pangdam Jaya dengan mengirimkan surat terbuka.

"Ini terkait sikap Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman yang mengakui memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin FPI, Habib Rizieq seusai apel pasukan di Monas kami berikan surat terbuka," ucap Djayendra.

Dajyendra mengatakan dalam penertiban baliho dan MMT tersebut seharusnya tugas dan kewenangan Satpol PP bukan tugas TNI Polri karena TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.

"Ya sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI untuk menegakan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI," jelasnya.

Dia menyampaikan sejumlah poin kepada panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yakni meminta TNI bersama rakyat mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman separatis, terorisme dan komunisme di NKRI.

"Kemudian tetap bekerja secara profesional tetap berada pada tupoksi tanpa harus keluar dari kewenangan dan mengevaluasi Pangdam Jaya," akunya.

Minta FPI Dibubarkan

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bereaksi keras terkait pencopotan spanduk FPI di Jakarta.

Dudung, bahkan mengusulkan agar ormas Front Pembela Islam dibubarkan saja.

Jawaban itu disampaikan Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Dudung awalnya menjawab soal video viral di media sosial berkait sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk dan baliho Pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Ia pun mengakui bahwa dirinyalah yang meminta pasukannya untuk menurunkan baliho tersebut.

Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu.

Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut.

Oleh karena itu, TNI turun tangan.

"Ini negara negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.

Setelah itu, Dudung kemudian mengusulkan agar FPI dibubarkan.

"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Ingat, saya katakan itu (penurunan baliho Rizieq) perintah saya," katanya.

Dudung memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq masih akan terus berlanjut.

Semua baliho Rizieq yang ilegal akan ditertibkan oleh pasukannya.

"Saya peringatkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak," katanya.

Rizieq Shihab menjadi sorotan setelah pulang dari Arab Saudi, Selasa pekan lalu.

Tak hanya soal baliho ilegal, kepulangan Rizieq juga disorot karena menimbulkan kerumunan massa.

Padahal, kerumunan massa dalam jumlah besar dilarang saat ini karena ada pandemi Covid-19.

Kerumunan massa yang melibatkan Rizieq dan para simpatisannya itu kini berbuntut panjang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Saat Pandemi Polda Metro Jaya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat lain terkait penyelenggaraan acara Rizieq itu. (Tribunsolo/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Tak Berizin, Polisi Bubarkan Paksa Demo Menolak Rizieq Shihab di Patung Soekarno Wonogiri