Kata Ganjar Terkait Kebijakan Pembukaan Pasar saat Gerakan Jateng di Rumah Saja pada 6-7 Februari
Ganjar Pranowo memberikan kewenangan kepada bupati atau wali kota terkait pembukaan pasar tradisional saat gerakan Jateng di Rumah Saja.
Penulis: Nuryanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan kewenangan kepada bupati atau wali kota terkait pembukaan pasar tradisional saat gerakan Jateng di Rumah Saja pada 6-7 Februari 2021.
Keputusan Ganjar itu berdasarkan surat edaran Jateng di Rumah Saja yang sudah diterbitkan.
"Di SE itu ada kearifan lokal. Jadi tidak hanya arif dalam rangka membuat kebijakannya, tapi juga arif melihat kondisi daerahnya," ujarnya, dikutip dari Humas.jatengprov.go.id, Kamis (4/2/2021).
"Jika daerahnya hijau, ya monggo. Data itu yang disampaikan."
"Kawan-kawan bupati atau wali kota saya berikan kewenangan untuk mengatur itu," tegas Ganjar Pranowo.
Ia pun mewanti-wanti agar dilakukan penataan jika pasar tradisional dibuka selama pemberlakuan Jateng di Rumah Saja.
Penataan berupa penyemprotan disinfektan dan pedagang diberikan jarak agar tidak berkerumun.
"Kalau perlu pedagang dikeluarkan ke jalan untuk keperluan penataan itu."
"PKL (Pedagang Kaki Lima) juga sama, dikeluarkan saja (di luar ruangan) untuk kemudian protokol kesehatan bisa berjalan," imbaunya.
Baca juga: Daftar Negara Teraman di Dunia saat Pandemi Corona, Selandia Baru Ranking 1, Indonesia Nomor Berapa?
Baca juga: Pembentukan Posko Tangguh Covid-19 di Tingkat RT/RW Memperkuat Penanganan Pandemi Corona
Aturan Jateng di Rumah Saja
Aturan Jateng di Rumah Saja tertuang dalam surat edaran Nomor 443.5/000/933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah.
Gerakan Jateng di Rumah Saja merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.
Masyarakat diminta untuk di rumah saja, dan tidak melakukan kegiatan di luar lingkungan rumah masing-masing.
Gerakan ini diterapkan semua komponen masyarakat, kecuali sektor esensial seperti berikut: