Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Masih Ingat Kasus Memandikan Jenazah Wanita oleh 4 Nakes Pria? Kini Dihentikan oleh Kejaksaan

Kasus memandikan jenazah wanita oleh empat tenaga medis dari RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut) akhirnya dihentikan.

Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Masih Ingat Kasus Memandikan Jenazah Wanita oleh 4 Nakes Pria? Kini Dihentikan oleh Kejaksaan
Tribun Medan/Alija Magribi
Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Agustinus Dososeputro menggelar konferensi pers kasus pemandian jenazah non syariat Islam di PTSP Kejari Siantar, Rabu (24/2/2021) - Masih Ingat Kasus Memandikan Jenazah Wanita oleh 4 Nakes Pria? Kini Dihentikan oleh Kejaksaan 

TRIBUNNEWS.COM - Kasus memandikan jenazah wanita oleh empat tenaga medis dari RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut) akhirnya dihentikan.

Hal ini berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada Rabu (24/2/2021) sore.

Kabar penghentian kasus tersebut disampaikan langsung kepala kejaksaan Agustinus Wijono Dososeputro.

Menggelar konferensi pers di kantornya, Agustinus menyampaikan, Kejaksaan menghentikan kasus ini dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang berarti kasus ini dinyatakan ditutup.

Agustinus mengatakan, unsur penodaan agama yang dilakukan oleh keempat terdakwa tenaga kesehatan tidak terbukti.

Keempatnya tidak terbukti melanggar Pasal 156A Jo Pasal 55 UU Tentang Penistaan Agama.

Baca juga: Sosok Anggota DPRD Bantul yang Sebut Pemakaman Jenazah Covid-19 seperti Anjing, Pernah jadi Guru

Ia mengaku ada kekeliruan penelitian yang dilakukan jaksa dalam meneliti berkas yang sempat dinyatakan lengkap atau P-21 ini.

BERITA TERKAIT

"Kemudian unsur mensrea dengan sengaja menghina agama, yang dilakukan para terdakwa kepada jenazah wanita tidak terbukti," ujar pria berkumis.

Unsur selanjutnya, ujar Kajari, dalam hal penghinaan di muka umum juga tidak terbukti, niatan permusuhan tidak terbukti, dan perbuatan keempat tenaga kesehatan saat itu hanyalah untuk melakukan pemulasaran di masa Pandemi Covid-19.

Agustinus membantah penerbitan SKP2 dilaksanakan, lantaran ada intervensi dari pihak manapun.

Ia berujar, penerbitan SKP2 mengacu pada unsur dan hukum acara pidana.

Untuk itu, ia siap menerima jawaban pihak manapun yang ingin melakukan praperadilan.

Perlu diketahui, kasus pemandian jenazah wanita oleh tenaga kesehatan di RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar ini menyita perhatian publik.

Keempat tenaga kesehatan ditetapkan tersangka oleh Polres Siantar.

Baca juga: 16 Pria Terobos Sungai yang Banjir, Bawa Jenazah Tokoh Adat Sejauh 7 Km ke Pemakaman, Ini Kisahnya

Mereka dilaporkan Fauzi Munthe, suami dari Zakiah, pasien suspek COVID-19 yang meninggal dunia di RSUD dr. Djasamen Saragih.

Fauzi tidak terima jika jenazah istrinya dimandikan 4 Nakes pria tersebut.

Selama mengikuti proses hukum, keempat tenaga kesehatan tersebut tak dilakukan penahanan, lantaran peran mereka begitu penting dan dibutuhkan di RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar.

Pihak Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) juga sempat berjuang untuk keempat tenaga kesehatan, agar mendapatkan keadilan.

Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Fauzi Munthe yang didampingi kuasa hukumnya bersikukuh kasus ini disidangkan.

Petisi Bebaskan 4 Nakes Penodaan agama tembus 17.000 tanda tangan

Kasus pemandian jenazah yang tidak dilaksanakan dengan syariat Islam ini memunculkan gerakan perlawanan.

Adalah Gerakan Merawat Akal Sehat mengumpulkan petisi mendukung 4 Nakes yang dijerat pasal penodaan agama.

Gerakan yang dipelopori sejumlah influencer Denny Siregar, Dara Nasution dan Ade Armando itu hingga Rabu (24/2/2022) Pukul 13.30 WIB sudah menyentuh angka 17.675 tanda tangan.

Baca juga: Penampakan Makam di Karanganyar yang Alami Longsor, Ada Jenazah yang Tersangkut hingga Hanyut

Dalam keterangannya, Gerakan Merawat Akal Sehat menuntut 5 hal yakni, negara membebaskan 4 Nakes dari segala tuntutan.

Karena menurut mereka, penodaan agama itu merupakan pendapat MUI. Sementara MUI bukan otoritas hukum di Indonesia.

Kemudian, jika kasus sampai pada peradilan, negara harus menyiapkan pengacara terbaik untuk membebaskan mereka.

Selanjutnya mereka meminta pemerintah harus melindungi petugas medis dari kasus serupa.

Tim Satgas COVID-19 harus ikut bertanggung jawab atas kasus tersebut dan tidak boleh lepas tangan. Dan terakhir, aparat hukum jangan gegabah menggunakan pasal penistaan agama.

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul AKHIRNYA Kasus Pemandian Jenazah Wanita oleh Tenaga Kesehatan Pria Dihentikan Kejaksaan

(Tribun-medan.com/Alija Magribi)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas