TRIBUNNEWS.COM, MAJALENGKA - Sejak diresmikan 2018 lalu, bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat terus sepi penumpang.

Maskapai yang bertahan beroperasi di Bandara Kertajati, adalah Citilink.

Tak ingin bandara yang disebut terbesar kedua di Indonesia itu sia-sia, Presiden Jokowi memutuskan Bandara Kertajati jadi bengkel pesawat.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio angkat bicara.

Ia menilai Bandara Kertajati contoh infrastruktur yang dibangun dengan unsur politis yang lebih kental dibanding unsur studi kelayakannya.

Saat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan ingin membangun Bandara Kertajati di tahun 2011, Agus sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya.

"Waktu itu saya diundang makan di rumahnya (Aher).

Baca juga: Jokowi Minta PT DI dan PT Pindad Dipindahkan ke Kawasan Kertajati

Saya bilang Kertajati jauh dari mana-mana, nggak cocok dijadikan bandara. Jarak Bandung-Kertajati sekitar 100 kilometer atau kurang lebih 2 jam perjalanan, ya mending mereka ke Cengkareng (Bandara Soetta)," kata Agus kepada Kompas.TV, Selasa (30/03/2021).

Agus bercerita, saat itu Pemprov Jabar sudah kewalahan membangun Kertajati yang butuh dana lebih dari Rp 2 triliun, akhirnya pemerintah pusat pun membantu.

Pembangunan Bandara Kertajati juga sempat ditolak oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan.

Kemudian pembangunannya saat Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan.

Kini, pemerintah ingin menjadikan Bandara Kertajati sebagai Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) atau bengkel pesawat.

Dengan tetap melayani penumpang, kargo, dan jamaah umrah serta haji. Namun menurut Agus, semua rencana itu tidak ada yang berprospek bagus.

"Buat MRO harus ada lisence pabrikan, memangnya bikin pabrik bajaj. Lalu yang kedua, siapa yang mau modalin jadi MRO? Jadi pabrik (kue) klepon saja mahal saat ini. Lalu pesawat mana yang mau ke MRO di Kertajati? Boeing, Airbus, dan lain-lain pasti menolak secara ekonomis," ujar Agus.

Baca juga: Fungsi Bandara Kertajati akan Optimal Setelah Tol Cisumdawu Rampung 2021

Jika menjadi bandara untuk keberangkatan haji dan umrah, belum ada fasilitas pendukung di Kertajati seperti asrama haji dan hotel.

Kawasan sekitar Bandara Kertajati juga sulit berkembang, karena banyak tanah yang belum dibebaskan sehingga investor enggan datang. Mereka lebih memilih Jawa Tengah yang sudah siap dan punya standar upah lebih murah.

"Sudahlah saya usul dijadikan gedung kesenian saja. Sudah sulit diapa-apakan itu," katanya.

Agus pun menyatakan kepada pemerintah, agar membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan publik. Agar bisa mendorong pertumbuhan  ekonomi dan menyejahterakan rakyat.

Kritik Jusuf Kalla 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla pernah mengkritik pembangunan Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat setelah minim kunjungan tahun 2018 lalu.

Saat itu, Jusuf Kalla mengkritik perencanaan Bandara Kertajati Majalengka yang kurang matang.

Jusuf Kalla juga menganggap lokasi pembangunan tidak pas.

Jarak Bandara Kertajati dengan ibu kota Jawa Barat, Bandung terbilang jauh yakni 178 kilometer sementara itu, dari Jakarta 181 kilometer.

“Mungkin kurang penelitian, sehingga lokasinya tidak pas. Tidak pas untuk Bandung, tidak pas untuk Jakarta. Tanggung, jadi kalau mau ke Bandung, lewat Kertajati mesti naik mobil lagi sampai 100 km, ” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

JK mengatakan tidak bisa mengolah untuk menggunakan Bandara Kertajati.

Dia menyebut lokasi sekitar bandara belum mendukung bandara tersebut.

“Karena  maskapai penerbangan  tidak bisa dipaksa kalau tidak ada penumpang. Siapa mau bayar kerugiannya? Kecuali di sekitar Kertajati itu Indramayu, Subang, atau apa lagi, berkembang baru bisa. Jadi sabar-sabar  aja , ”tuturnya.

JK menyebut bandara tersebut bisa dialihkan menjadi bandara militer.

Baca juga: Garuda Resmi Layani Penerbangan Khusus Kargo dari Bandara Kertajati ke Batam Mulai Hari Ini

Namun dia menunggu kebijakan kementerian terkait untuk mengajukan bandara itu.

“Ya mana bisa bandara dialihfungsikan. Ya bisa saja mungkin bandara militer.

Bisa saja, Halim dipindahkan ke situ. Cuma bandara militer tidak butuh terminal. Terminalnya yang mahal. Ya lihatlah nanti ada usaha juga, ”katanya.

Sepinya Bandara Kertajati pun menimbulkan polemik dan berbagai persepsi miring. Pemprov Jawa Barat pun khawatir.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hanya faktor pendek terkait sepinya Bandara Kertajati.

Dia menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya untuk membuat bandara itu ramai.

“Bandara Kertajati sedang akan kita kembangkan,” ujarnya di Way Kanan, Lampung, Sabtu (6/4).

Menengok ke belakang, ide pembangunan Bandara Kertajati idenya sudah cukup lama digagas, yakni sejak 2003.

Saat itu, pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat (Jabar) berharap ada bandara di Jabar bagian Utara.

Hanya,  groundbreaking  bandara baru dilaksanakan pada Januari 2016.

Tersedia perjalanan panjang untuk menghadirkan bandara yang saat ini merupakan yang terbesar setelah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dari penetapan lokasi hingga pengadaan lahan.

Pembangunan bandara biaya hingga Rp 2,6 triliun.

Dananya sendiri tak terutang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pemerintah menggunakan skema skema kemitraan dengan swasta.

Target yang ditargetkan selesai akhir 2017, namun berbagai kelengkapan yang menghampiri pembangunan proyek ini. Namun pemerintah baru bisa memastikan proyek dapat selesai pada 2018.

Pembebasan Lahan Diwarnai Penggusuran Rumah Warga

 Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat punya sejarah panjang tragedi penggusuran warga desa.

Periode November 2014 lalu, pemerintah dan aparat menggusur warga yang mendiami Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Namun, penggusuran warga Majalengka untuk pembangunan Bandara Kertajati mendapatkan perlawan.

Dikutip dari kompas.com, penggusuran warga dibarengi dengan kekerasan aparat dan kriminalisasi terhadal rakyat.

Penggusuran atas nama pembangunan demi kepentingan umum terus dilakukan dengan pendekatan represif.

Sebanyak 6 orang warga Desa Sukamulya ditangkap.

"Proses sosialisasi dan musyawarah mengenai rencana pembangunan bandara di Kertajati oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak PT BIJB (Bandarudara Internasional Jawa Barat) kepada warga Sukamulya tidak dijalankan," ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agaria (KPA) Dewi Kartika berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com , Minggu (20/11/2016).

Menurut Dewi, hal tersebut jelas melanggar prosedur dan pengaturan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Hal tersebut mencerminkan upaya penistaan ​​terhadap kemanusiaan.

Tidak hanya itu, Dewi menganggap ini menunjukkan bahwa Gubernur dan Kapolda Jawa Barat telah "gelap-mata" demi proyek BIJB.

Meski BIJB ditetapkan segabai proyek strategis nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya harus selaras dan konsisten dengan janji politiknya serta agenda prioritas nasional untuk menjalankan Reforma Agraria.

Berikut pengakuan warga Desa Sukamulya:

Reforma Agraria dibuat untuk melindungi dan melindungi hak petani melalui redistribusi 9 (sembilan) juta hektar tanah serta menyelesaikan konflik konflik secara berkeadilan.

Sejak Kamis (17/11/2016) Desa Sukamulya dalam kondisi mencekam.

Desa ini menjadi benteng pertahanan terakhir, setelah 10 desa lainnya mengalami penggusuran untuk pembangunan Bandara Kertajati, atau kini dikenal proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Ribuan warga Sukamulya melakukan penolakan terhadap proses pengukuran lahan BIJB yang melibatkan 1.200 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.

Tembakan gas air mata, pemadaman listrik, sweeping dan pendirian tenda aparat di tengah-tengah pemukiman telah menciptakan teror bagi warga.

Proses pengukuran yang berakhir ricuh, berujung pada penangkapan 6 orang warga dan warga belasan warga lainnya luka-luka, serta menyisakan ketakutan dan trauma bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak.