Tambahan Penghasilan ASN di Palembang Dipotong Demi Membayar Hutang Rp 218 Miliar
Tambahan penghasilan ASN terpaksa dipotong demi melunasi utang pemerintah Kota Palembang. Simak wawancara khusus dengan Sekda Pemkot Palembang
Editor: cecep burdansyah
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Pandemi Covid-19 membuat serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tak capai target.
Akibatnya, pembayaran paket pengerjaan proyek infrastruktur tahun 2019-2020 terhutang. Jumlahnya pun cukup besar mencapai Rp 218 miliar.
Karenanya, Pemkot Palembang terpaksa mengambil langkah efisiensi anggaran termasuk melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berkisar 30-50 persen.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa secara eksklusif kepada Kepala Newsroom Sripo-Tribun L Weny Ramdiastuti.
Apa yang sebenarnya terjadi di manajemen keuangan Pemkot Palembang? Berikut petikannya.
Sebenarnya apa yang terjadi Pak Sekda, sehingga akhirnya Pemkot Palembang mengambil kebijakan pemotongan TPP ASN berkisar 30-50 persen? Apakah ada Miss kelola anggaran?
Sebenarnya ini sebagai salah satu opsi yang dipilih Pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi permasalahan hutang proyek tahun 2019-2020.
Sesuai dengan arahan Walikota Palembang, beliau (Walikota) menginginkan agar semua hutang dibayarkan di tahun ini mengingat ini juga ada kaitannya terkait pelaporan kinerja lima tahunan beliau sehingga munculah rencana pemotongan TPP ini, selain melakukan efisiensi terhadap hal lain seperti perjalanan dinas, penggunaan ATK, makan minum hingga soal seragam OPD.
Tidak ada miss kelola anggaran. Ini terjadi mengingat, di 2019-2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga semua alokasi di refocusing dan relokasi untuk penanganan Covid-19.
Sementara program kerja untuk satu tahun tersebut telah dianggarkan. Mau tidak mau terpaksa harus terhutang yang mayoritas adalah paket pengerjaan proyek infrastruktur
Apakah dengan pemangkasan ini bisa menutupi hutang tersebut?
Sedikitnya ada beberapa opsi, berupa pemotongan langsung selama 3 bulan atau sampai akhir tahun. Kedua, dengan penundaan pembayaran TPP untuk di Juli-Agustus. Perkiraan kami jika dilakukan penundaan selama 3-4 bulan maka terkumpul Rp 150 miliar.
Namun, opsi lain tetap dibayarkan TPP tapi dilakukan pemotongan. Mei ini kita bayarkan namun dipotong 50 persen
Semua opsi ini belum difinalkan, kami tak menampik jika muncul keresahan di ASN setelah wacana ini dimunculkan ke publik. Banyak yang meminta agar tidak dipotong karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.
