TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Pandemi Covid-19 membuat serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tak capai target.

Akibatnya, pembayaran paket pengerjaan proyek infrastruktur tahun 2019-2020 terhutang. Jumlahnya pun cukup besar mencapai Rp 218 miliar.

Karenanya, Pemkot Palembang terpaksa mengambil langkah efisiensi anggaran termasuk melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berkisar 30-50 persen.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa secara eksklusif kepada Kepala Newsroom Sripo-Tribun L Weny Ramdiastuti.

Apa yang sebenarnya terjadi di manajemen keuangan Pemkot Palembang? Berikut petikannya.

Sebenarnya apa yang terjadi Pak Sekda, sehingga akhirnya Pemkot Palembang mengambil kebijakan pemotongan TPP ASN berkisar 30-50 persen? Apakah ada Miss kelola anggaran?

Sebenarnya ini sebagai salah satu opsi yang dipilih Pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi permasalahan hutang proyek tahun 2019-2020.

Sesuai dengan arahan Walikota Palembang, beliau (Walikota) menginginkan agar semua hutang dibayarkan di tahun ini mengingat ini juga ada kaitannya terkait pelaporan kinerja lima tahunan beliau sehingga munculah rencana pemotongan TPP ini, selain melakukan efisiensi terhadap hal lain seperti perjalanan dinas, penggunaan ATK, makan minum hingga soal seragam OPD.

Tidak ada miss kelola anggaran. Ini terjadi mengingat, di 2019-2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga semua alokasi di refocusing dan relokasi untuk penanganan Covid-19.

Sementara program kerja untuk satu tahun tersebut telah dianggarkan. Mau tidak mau terpaksa harus terhutang yang mayoritas adalah paket pengerjaan proyek infrastruktur

Apakah dengan pemangkasan ini bisa menutupi hutang tersebut?

Sedikitnya ada beberapa opsi, berupa pemotongan langsung selama 3 bulan atau sampai akhir tahun. Kedua, dengan penundaan pembayaran TPP untuk di Juli-Agustus. Perkiraan kami jika dilakukan penundaan selama 3-4 bulan maka terkumpul Rp 150 miliar.

Namun, opsi lain tetap dibayarkan TPP tapi dilakukan pemotongan. Mei ini kita bayarkan namun dipotong 50 persen

Semua opsi ini belum difinalkan, kami tak menampik jika muncul keresahan di ASN setelah wacana ini dimunculkan ke publik. Banyak yang meminta agar tidak dipotong karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

Seperti apa mekanisme pemotongannya, apakah semua TPP ASN dipotong?

Pemotongan TPP ini berlaku untuk semua tingkatan esselon, mulai dari esselon II III dan IV. Tanpa terkecuali TPP saya juga akan dipotong sama seperti staf yang juga akan dipotong juga. Semua untuk efisiensi agar dapat melunasi hutang yang belum dibayarkan Pemkot.

Berapa sih besaran TPP ASN Pemkot Palembang?

Bervariasi mulai dari Esselon 4 di angka Rp 5 juta, Eselon III Rp 15 juta, Esselon II berkisar Rp 35 juta dan saya sendiri dikisaran Rp 80 Juta.

Besaran TPP itu juga berpengaruhkah dari kinerja?

Jelas, karenanya bagi ASN terlambat maka TPP akan dikurangi sesuai waktu keterlambatan. Selama ini saya menilai ada yang sampai ratusan hari tidak masuk kerja maka harus ada pendisiplinan. Jumlah ASN yang tak disiplin hanya 0, sekian persen dari 13 ribu artinya hanya sekitar 10 orangan.

Bisa dikatakan pemberian TPP ini sangat dinantikan ASN, sering kali ketika menjelang Pilkada atau berbau politik TPP ini dinaikan. Sebenarnya, apa alasan pemberian TPP ke ASN ini?

Sebenarnya, pemberian TPP ini juga adalah hasil pendampingan dari Korsupgah KPK. Dimana Sebelum pandemi Covid-19 pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang capaiannya tinggi. Karenanya ada usulan untuk pemberian TPP ke ASN sebagai apresiasi. Tidak ada unsur politik atau apalah namanya.

Bicara soal PAD Pemkot kondisinya sekarang seperti apa sejak terdampak pandemi ?

Di tahun lalu kami menargetkan PAD bisa Rp 1,2 Triliun. Tapi karena pandemi capaiannya justru terjun bebas. Di tahun ini target PAD juga sama Rp 1,2 trilun.

Kami melihat dari hasil laporan BPPD di triwulan pertama target 15 persen namun realiasasinya 15,8 persen. Ada tren peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berharap ini bisa terus berlanjut sehingga tidak sampai harus melakukan pemotongan TPP ASN.

Apakah tahun ini dipastikan semua hutang Pemkot lunas ?

Sebelum-sebelumnya Pemkot menganggarkan sekitar 40-60 persen untuk membayar hutang, tapi di 2021 kita pastikan hutang semua akan dibayarkan.

Di 2021 juga ada pengetatan anggaran Perpres 33 yang mana perjalanan dinas lebih harus seiizin dari Pak Walikota dengan dilengkapi dokumen yang sah. (yak)