TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bencana akibat dampak siklon tropis Seroja yang terjadi di beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur membawa duka yang cukup mendalam.

Update terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada (4/4/2021) tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 182 orang.

Awal April 2021, Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis beberapa kali peringatan dini cuaca ekstrem dan adanya bibit siklon tropis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Secara umum, menurut Miming Saepudin, Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, kejadian siklon tropis di dekat Indonesia biasa terjadi antara bulan April - Mei dan November - Desember. 

Siklon tropis Seroja sendiri merupakan siklon terbesar kedua yang terjadi di Indonesia setelah siklon tropis  Kenanga yang pernah terjadi di Selatan Jawa.

"Setelah peringatan dini tersedia dan terinformasikan, maka tantangan lain bagi pemerintah terkait pengurangan risiko dampak bencana adalah bagaimana peningkatan pemahaman dan respon stakeholder atau masyarakat. Peningkatan struktur lingkungan dalam menghadapi bencana juga perlu diperhatikan," ungkap Miming dalam keterangan tertulis yanh diterima, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: KSPSI Distribusikan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT Lewat Tanjung Perak

Baca juga: Perbaiki Bendungan Benanain NTT karena Banjir, Kementerian PUPR Harap Produksi Pertanian Membaik

Menurut Dr. Perdinan, dosen Institut Pertanian Bogor, BMKG sudah memiliki alat yang cukup baik untuk memberikan peringatan dini tersebut.

Hanya saja selanjutnya adalah bagaimana respon pemerintah, khususnya pemerintah daerah terkait laporan tersebut.

"Pertanyaannya adalah bagaimana respon pemerintah menanggapi peringatan dini tersebut? kita harus menginformasikan semuanya dengan cepat dan tepat. Itu yang masih menjadi tantangan," ungkap Perdinan.

Menurut Perdinan, tidak hanya BNPB yang perlu merespon peringatan dini tersebut.

Perlu dibangun kesiapsiagaan di tingkat pemerintah daerah bahkan masyarakat. 

"Kolaborasi dari tingkat pusat, daerah, hingga masyarakat perlu dipertajam," tegas Ferdinan.

Menanggapi hal tersebut, Drs. Sintus Carolus selaku Plh. Sekretaris BPBD Provinsi NTT menyampaikan bahwa pemerintah daerah NTT sudah melakukan tindak lanjut terkait peringatan dini dari BMKG sejak bulan September 2020.

"Dengan adanya peringatan dini dari BMKG, kami mengirimkan surat ke setiap Kabupaten/Kota, melaksanakan himbauan dan penegasan kepada masyarakat, serta sosialisasi" jelas Isyak.