Saya kemudian menempuh pendidikan di STAI Laa Roiba Leuwiliang, Bogor, jurusan pendidikan. Tahun 2003 saya menikahi Siti Masliah dan saat ini dikaruniai tiga orang putra.

Sekarang beralih ke persoalan yang dihadapi hampir seluruh warga di dunia. Menurut Anda, apa dampak pandemi Covid-19 bagi warga Kabupaten Bogor? Apa yang telah diperjuangkan DPRD untuk masyarakat?

Saya kebetulan dipercaya partai masuk Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang menangani sektor kesejahteraan rakyat. Ada beberapa leading sektor yang kami tangani seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, BPBD, dan Damkar.

Fokus kami saat ini adalah penanganan wabah Covid-19. Kami dari Komisi IV meminta kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bogor agar aspek pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi jangan sampai pelayanan kurang maksimal.

Kami menyoroti dampak wabah ini pada kesejahteraan di mana terjadi kesenjangan ekonomi karena banyak warga kehilangan pekerjaan. Kami mendorong pemerintah Pemkab agar memberikan bantuan sosial untuk mengatasi persoalan ini. Tahun 2020 lalu kalau tidak salah besarnya Rp 2,4 juta bagi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Bagaimana cara untuk memastikan agar program-program pemerintah daerah efektif mengatasi dampak Covid-19?

Berdasarkan Undang Undang (UU) No 23/2014, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRD, menjadi penyelenggara pemerintahan daerah.

Terkait penanganan Covid-19, pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Bupati Ade Yasin telah membuat program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

DPRD menyetujui program tersebut. Program Samisade ini luar biasa karena menyentuh kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Sejauh ini (kinerja pemerintah) cukup bagus terlebih dalam penanganan Covid-19. Kami juga sering reses dan mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat desa untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Kami lalu menyampaikan keluhan masyarakat ke pimpinan untuk disampaikan ke Pemkab Bogor. Ada banyak yang sudah diwujudkan dalam bentuk program kerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan Bogor Barat sebagai daerah otonomi baru. Bagaimana pandangan DPRD?

Kalau saya sih setuju dengan ide ini karena Kabupaten Bogor terlalu luas. Sebagai wakil rakyat dari Tenjolaya, tentu saja ini aspirasi masyarakat karena wilayah kami cukup jauh dari pusat Pemda (Pemerintah Daerah) saat ini.

Namun yang perlu ditingkatkan lagi di kawasan ini adalah soal infrastruktur, akses jalan, dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Secara administrasi pemekaran Bogor Barat sudah beres, tinggal menunggu moratorium dicabut. Kalau saya, jujur Kabupaten Bogor ini sangat luas sehingga bisa dimekarkan jadi dua atau tiga kabupaten.

Baca juga: 30 Warga di Perumahan Bogor Barat Positif Covid-19, Water Canon Dikerahkan Semprot Disinfektan