"Sehingga pelaksanaan konstruksi seksi 2 dan 6 (Jateng) paling cepat tahun depan," paparnya.

Namun demikian, meski termasuk ke dalam sektor kritikal yang seharusnya diperbolehkan beroperasi secara penuh, tahapan pembangunan tol Yogyakarta-Bawen sedikit terkendala.

Hal ini sebagai akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini.

"PPKM Darurat berpengaruh terutama untuk koordinasi.

Misalnya, seharusnya kemarin ada rapat antara appraisal dengan BPN tapi ditunda karena kantor BPN sedang lockdown," ungkapnya.

Dia berharap keterlambatan proses pembangunan tol Yogyakarta-Bawen akibat sulitnya koordinasi dengan BPN dimasa PPKM Darurat tidak terlalu signifikan.

"Semoga keterlambatannya tidak terlalu signifikan. Walaupun kami termasuk PSN yang masuk sektor kritikal, tapi karena ini ditahap persiapan, maka harus banyak koordinasi sehingga mengalami sedikit hambatan," terang dia.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJBH Kementerian PUPR, Totok Wijayanto, membenarkan bahwa pembayaran UGR masih di Desa Tirtoadi.

Ia menyebutkan total lahan yang terdampak tol Yogyakarta-Bawen di Desa tersebut sekitar 344 bidang.

"Sampai sejauh ini masih di Tirtoadi saja.

Kurang lebih ada sekitar 344 bidang," terang dia.

Pria yang akrab disapa Totok itu belum memastikan untuk desa yang akan mendapat giliran pembayaran UGR setelah Desa Tirtoadi akan menyasar ke mana.

"Belum dipastikan, ya tentu yang terdekat dari Desa Tirtoadi nanti," pungkasnya. (hda)

 Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Pengadaan Lahan Tol Butuh Rp1,2 T, Seksi 1 Trase Yogya-Bawen Ditenderkan Agustus