TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Aksi unjuk rasa ratusan orang di Kota Bandung Jawa Barat menjadi sorotan.

Pasalnya menurut temuan polisi, peserta aksi ada yang membawa bom molotov.

Tidak hanya itu, perusuh yang mengenakan baju hitam turut diamankan.

Diduga aksi ini ditunggangi oleh Kelompok Anarko.

Alhasil aksi para demonstran yang memprotes kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 itu mendapat respon dari anak buah menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Luhut, Erick Thohir dan Ridwan Kamil Sampaikan Permintaan Maaf

Polisi Tangkap Perusuh dan Sita Bom Molotov

Di tengah pemberlakuan PPKM Darurat atau PPKM Level 4, ratusan orang berunjuk rasa di Kota Bandung Jawa Barat memprotes kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya menduga ada pihak tertentu yang mengajak warga untuk tidak setuju dengan pemberlakuan PPKM Darurat.

Dugaan itu didasarkan pada temuan bom molotov pada sejumlah perusuh pada unjuk rasa protes PPKM Darurat diperpanjang di Kota Bandung yang sempat ricuh, Rabu (21/7/2021).

Ratusan pengunjuk rasa berpakaian hitam-hitam diamankan.

"Ada lima orang yang bawa molotov nanti silakan bisa dilihat di daftar barang bukti," ujar Kombes Ulung Sampurna Jaya di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).

Aksi Sudah Direncanakan agar Ricuh

Menurutnya, para perusuh ini, dengan temuan bom molotov, sudah merencanakan aksi unjuk rasa agar ricuh antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.

Sejatinya, jika hanya ingin unjuk rasa menyampaikan pendapat, itu bisa dilakukan tanpa membawa barang berbahaya.

"Kami berkesimpulan mereka ingin membuat Kota Bandung tidak kondusif, seolah-olah mereka mengajak massa untuk tidak suka dengan PPKM, sehingga mereka mendiskreditkan pemerintah, dan membuat PPKM tidak diperpanjang, sehingga mereka melakukan perusakan," katanya.

Bom molotov itu didapat dari lima orang demonstran.

Kelimanya saat ini sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Bom molotov tersebut, kata dia, sudah dipersiapkan oleh kelompok berbaju hitam-hitam yang ikut unjuk rasa bersama pedagang, mahasiswa dan driver ojol.

Kapolrestabes Bandung menilai kelompok tersebut sudah berniat membuat unjuk rasa yang digelar pedagang, mahasiswa dan ojek online rusuh.

Mayoritas yang Diamankan Didominasi Pelajar SMA

Adapun para pengunjuk rasa yang diamankan didominasi pelajar SMA.

Mereka mengaku mendapat ajakan turun aksi dari media sosial.

"Tahu dari media sosial ada aksi," ujar seorang pelajar SMA, yang enggan disebutkan namanya, di halaman Gedung Sate, Rabu (21/7/2021).

Adapun massa yang mengikuti aksi itu menuntut agar pemerintah memberhentikan pemberlakuan PPKM yang dinilai tak berhasil mengendalikan sebaran kasus Covid dan malah menyengsarakan rakyat.

PPKM diketahui akan diperpanjang hingga 25 Juli 2021, dan akan diperlonggar jika angka kasus sudah terkendali.

Baca juga: Mengandung Cacing, 22 Kilogram Jeroan dan 7 Kilogram Hati Sapi Dimusnahkan, Disiram Cairan Kimia

Tiga Orang Tertular Virus Corona

Mereka yang diamankan kemudian jalani tes swab antigen di halaman Gedung Sate, Kota Bandung Rabu (21/7/2021).

Saat ini, sudah ada tiga orang tertular virus corona.

Pantauan Tribun, saat ini massa yang berpakaian hitam-hitam ini masih dikumpulkan di halaman Gedung Sate untuk melakukan swab antigen.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Ulung Sampurna Jaya mengatakan, tiga orang yang dinyatakan reaktif itu sudah dipisahkan dari kelompoknya.

"Dari hasil sementara untuk swab antigen, ternyata sudah ada tiga orang dinyatakan reaktif, tertular virus corona," ujar Kombes Ulung Sampurna Jaya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Ikuti Pemerintah Pusat, Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Berikut Rincian Ketentuannya

Massa aksi yang diamankan ini diduga menjadi perusuh saat unjuk rasa protes PPKM Darurat yang dilakukan mahasiswa, pedagang dan driver ojol. Selain itu, mereka juga sempat merusak fasilitas publik di sejumlah titik di Kota Bandung.

Dari total 150 orang yang diamankan itu, kata dia, rata-rata masih berstatus sebagai pelajar.

"Mahasiswa ada sembilan orang, SMA 35 orang, SMP enam orang dan lain-lainnya 34 orang. Lain-lainnya itu putus sekolah dan pengangguran," katanya.

Menurut Ulung, selain membuat ricuh, kelompok ini juga diamankan karena tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tak memakai masker bahkan berkerumun.

"Kita bubarkan mereka karena mereka tidak mematuhi prokes, tidak memakai masker, menutup jalan sehingga terjadi kemacetan panjang, kemudian mereka melakukan perusakan," ucapnya.

Baca juga: Penampakan Sapi Raksasa Kurban Presiden Jokowi, Gubernur DKI Anies dan Wagub Riza Patria

Diduga Ditunggangi Kelompok Anarko

Dugaan kelompok berhaluan anarko menunggangi unjuk rasa menentang PPKM darurat itu dilihat dari pola unjuk rasa yang nyaris sama dengan unjuk rasa saat menentang pengesahan RUU KUH Pidana pada 2019 dan unjuk rasa menentang Omnibus Law pada 2020.

Saat itu, massa pengunjuk rasa digerakan oleh seruan aksi yang ditemukan di media sosial.

Kemudian, peserta unjuk rasa saat itu juga ada kehadiran pelajar SMA serta berpakaian hitam-hitam.

Para pemuda yang didominasi pelajar SMA ini mengaku mendapat ajakan turun aksi dari media sosial.

"Tahu dari media sosial ada aksi," ujar seorang pelajar SMA, yang enggan disebutkan namanya, di halaman Gedung Sate, Rabu (21/7/2021).

Selain itu, massa yang diamankan ini juga kompak mengenakan pakaian hitam-hitam, membawa molotov hingga menyalakan petasan, nyaris sama seperti yang dilakukan pengunjuk rasa pada 2019 dan 2020.

Massa pengunjuk rasa sempat rusuh dan sempat juga terdengar suara ledakan seperti petasan.

Jubir Luhut Sayangkan Aksi Massa di Bandung: Penyaluran Aspirasi Lebih Aman Sudah Tersedia

Adanya aksi yang dilakukan sejumah massa di Bandung, Jawa Barat disayangkan pemerintah.

Dikatakan Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, aksi yang akhirnya menimbulkan kerumuman massa itu bisa dilakukan dengan cara lebih aman.

Hal itu disampaikannya saat Siaran Pers PPKM yang ditayangkan dalam kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Rabu (21/7/2021).

"Sangat disayangkan ada kerumunan massa di Bandung dan di Ambon penyaluran aspirasi lebih aman sudah tersedia. Para pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis sudah membuka berbagai cara menyerap aspirasi masyarakat," kata Jodi.

"Mari jangan ambil resiko yang terberat apabila ada cara yang lebih aman," tambahnya.

Jodi juga menyebut, tindakan tersebut sangat disayangkan karena akan meningkatkan risiko penularan Covid-19 varian Delta

Terlebih, dampak penularan akan terlihat dalam satu-dua minggu kedepan.

"Perlu saya ingatkan, tidak ada wilayah yang tanpa resiko selama pandemi, hanya ada resiko tinggi dan resiko rendah. Tidak ada 0 risiko. Jadi apapun yang kita lakukan terutama di luar rumah hanya meningkatkan atau menurunkan resiko Penularan covid 19 terhadap kita dan orang lain," jelas Jodi.

"Dan ingat varian Delta menular jauh lebih cepat dari varian sebelumnya jadi tidak ada kegiatan yang aman dari resiko tindakan yang meningkatkan resiko seperti melanggar pedoman dan anjuran dari pemimpin dan ulama nya sendiri akan mengurangi efektivitas dari usaha-usaha kita," terangnya.

PAN : Pemerintah Harus Tetap Dengar Aspirasi Masyarakat yang Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan tersebut. Dia berharap perpanjangan itu diiringi dengan kebijakan pemberian bantuan dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak.

Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah untuk membumikan keputusan ini secara tegas dan humanis.

"Keputusan memperpanjang PPKM darurat bukan keputusan mudah. Presiden pasti telah mendapat laporan komprehensif. Termasuk hasil evaluasi yang dilakukan dari berbagai aspek," ujar Saleh, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/7/2021).

Meski demikian, Saleh menegaskan pemerintah harus tetap mendengar aspirasi masyarakat yang menolak perpanjangan.

Penolakan itu tentu juga didasari atas realitas yang ada.

"Yang paling umum adalah terganggunya roda perekonomian mereka. Akibatnya, mereka kesulitan untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidup," kata dia.

Berkenaan dengan itu, dia mengharapkan pemerintah dapat mencari jalan agar mereka yang menolak ini bisa dibantu.

Selain bantuan sosial, perlu juga dipikirkan bagaimana agar usaha mereka tidak sampai terganggu.

Sebab, kata Saleh, tekanan ekonomi di masa pandemi ini sangat dirasakan dan nyata adanya.

"Ini pasti agak rumit. Sebab, jumlah orangnya tidak sedikit. Usahanya pun sangat beragam. Dibutuhkan banyak tenaga untuk mendengar keluhan dan keinginan masing-masing. Tapi itulah, mereka yang terdampak tidak boleh ditinggalkan," ungkap dia.

Selain itu, anggota Komisi IX DPR RI tersebut juga mendorong agar pemerintah memanfaatkan waktu perpanjangan ini untuk bekerja dalam rangka menurunkan penyebaran Covid.

"Tingkat hunian rumah-rumah sakit harus berkurang. Mereka yang terpapar dan meninggal turun harus turun. Para tenaga medis harus mendapatkan perhatian. Semua anggota masyarakat harus diajak berpartisipasi dan berkontribusi. Setidaknya, partisipasi untuk melaksanakan protokol kesehatan," tandasnya.

Sejumlah Daerah di Jawa Barat akan Gelar Unjuk Rasa Menolak PPKM Darurat, Ini Kata Polisi

Sejumlah daerah di Jawa Barat rencananya bakal melakukan aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat.

Aksi unjuk rasa secara serentak itu kabarnya akan dilakukan masyarakat di antaranya di Kota Bandung, Sukabumi, Garut, dan Banjar.

Poster ajakan turun ke jalan menolak PPKM Darurat itu tersebar di media sosial Instagram dan WhatsApp grup.

Dalam poster tersebut, aksi unjuk rasa itu bakal digelar pada Rabu 21 Juli 2021 hari ini.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Chaniago memastikan, jajaran Polres di masing-masing wilayah sudah menyiapkan pengamanan terkait adanya rencana aksi unjuk rasa menolak PPKM di sejumlah daerah.

"Pada prinsipnya, para Kapolres di wilayah sudah mempersiapkan rencana pengamanan, kemudian mereka juga sedang melakukan penggalangan untuk mengetahui kira-kira apa tujuan dan sebagainya," ujar Erdi, saat dihubungi, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Moment Iduladha di Jakarta, Sejumlah Sapi Kabur Masuk ke Kali dan Parit Bahkan Seruduk Warga

Sejauh ini, kata dia, informasi lokasi yang menjadi titik aksi di sejumlah daerah itu masih berubah-ubah.

Basanya, kata dia, unjuk rasa semacam ini lokasinya bakal terfokus di kantor pemerintahan.

"Biasanya mereka itu melakukan aksinya itu di Pemerintah daerah setempat, tentunya dari setiap Polres akan menentukan titik-titik dan pola pengamanan, mulai dari titik mereka berkumpul dan bergerak di mana, dilakukan kegiatan pengamanan di lapangan baik itu pengamanan terbuka dan tertutup," katanya.

Personel dari Polda Jabar pun, kata dia, bakal disiapkan untuk mendukung pengamanan jika diperlukan.

Baca juga: Aturan Lengkap PPKM Level 4 di DKI Jakarta, Sektor Non Esensial WFH 100 Persen, Mall Ditutup

"Sejauh ini belum, karena sudah dipersiapkan oleh Polres masing-masing namun kita dari Polda siap, kita selalu on call kalau dari satuan setempat membutuhkan bantuan," ucapnya.

"Perkembangan yang dinamis dari demo kalau memang sekiranya ada (demo) kita sudah memiliki rencana kegiatan," tambahnya.

Erdi mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aksi besok agar menyampaikan aspirasinya dengan aman dan tertib, serta disiplin dalam penerapan protokol kesehatan demi mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

"Kita menyampaikan bahwa kegiatan itu boleh, tapi kan prokes harus tetap dilaksanakan, kita selalu mengimbau di situasi pandemi ini bentuk penularannya tidak sama seperti beberapa waktu lalu, sekarang ini sangat cepat dan teman-teman yang akan demo harus mengetahui itu," katanya. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunJabar.com)