TRIBUNNEWS.COM - Kabar sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio hingga kini belum jelas akhirnya.

Polda Sumsel saat ini tengah melakukan penyelidikan mengenai wujud uang Rp 2 triliun yang dijanjikan anak bungsu Akidi Tio, Heriyanti.

Sementara itu, berbagai tokoh dan pejabat negara memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut.

Mulai dari Menkumham RI, Mahfud MD, lalu putri mantan presiden, Yenny Wahid.

Baca juga: Mabes Polri: Penyidik Coba Cairkan Bilyet Giro Keluarga Alm Akidi Tio Ternyata Tak Sampai Rp 2 T

Sorotan juga diungkap oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Berikut ini dirangkum Tribunnews.com tanggapan tokoh hingga pejabat negara terhadap kasus sumbangan Rp 2 triliun dari almarhum Akidi Tio:

Baca juga: FAKTA Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio, Polda Sumsel Sudah Buka Rekening, Saldo Heriyanti Tak Cukup

1. Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, ikut berkomentar terkait gegernya sumbangan Rp 2 triliun yang diberikan keluarga Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel).

Menurut Jusuf Kalla, sumbangan tersebut lebih baik dihentikan dan tidak perlu diperpanjang.

Sebab, ada beberapa fakta yang membuatnya tidak masuk akal.

Seperti sumbangan yang awalnya hendak diberikan secara pribadi kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri.

"Semuanya tidak masuk akal. Tidak ada logikanya menyumbang pribadi lewat Kapolda, yang menerima salah, yang memberi juga salah," kata Jusuf Kalla, dikutip dari tayangan YouTube tvOne, Rabu (4/8/2021).

Pria yang akrab disapa JK ini juga menyebut, pemerintah tidak perlu turun tangan untuk mengurai benang kusut terkait keberadaan sumbangan Rp 2 triliun.

Menurutnya, pernyataan langsung dari Kapolda Sumsel sudah cukup untuk menghentikan kasus yang menjadi sorotan nasional ini.

"Tidak usah (pemerintah turun tangan, red), yang paling penting Bapak Kapolda saja bilang hentikan, karena semuanya salah," jelas JK.

Terlebih, sumbangan tersebut awalnya diberikan secara pribadi kepada Kapolda Sumsel.

"Seperti dikatakan oleh Bapak Kombes Pol Supriadi (Kabid Humas Polda Sumsel) kalau itu soal pribadi."

"Jadi tidak mengatasnamakan dirinya sebagai pejabat pemerintah, karena dikatakan soal pribadi, jadi dihentikan saja nyatakan kalau salah dan kita ditipu," tutur JK.

2. Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfud MD menyoroti soal hibah Rp 2 triliun keluarga almarhum Akidi Tio yang hingga saat ini belum jelas keberadaannya.

Mahfud MD mengaku dirinya sejak awal sudah tidak yakin sumbangan tersebut ada.

"Terkait Akidi Tio saya sejak awal sudah tak yakin itu ada karena petualang seperti itu sudah banyak memberi pelajaran pada kita," kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima, Selasa (4/8/2021).

Untuk itu, ia menulis di akun Twitter-nya menyikapi sumbangan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Mahfud mengatakan cuitan "Mudah-mudahan itu nyata" dalam rangka menyindir kepada orang-orang yang percaya dengan keberadaan sumbangan Rp 2 triliun tersebut.

"Makanya ketika saya mencuit 'Mudah-mudahan itu nyata', Saya justru sama sekali tak berharap itu ada, tapi saya nyindir kepada yang percaya dengan itu," ujarnya.

Menurutnya, dari sejak dulu banyak orang yang seperti itu, mengaku mau menyumbang, tapi nyatanya hanya sebuah kebohongan.

"Sejak dulu banyak orang yang seperti itu, mengaku mau menyumbang, bisa menggali uang dengan kesaktian secara ajaib, bisa menemukan obat untuk 1000 penyakit, tapi semua bohong," ujar dia.

Mahfud pun mengaku dari awal mendukung mantan Menteri Hukum dan HAM RI Hamid Awaluddin yang tidak percaya begitu saja dengan sumbangan Rp 2 triliun keluarga almarhum Akidi Tio.

Diketahui, Hamid Awaluddin menuangkan pandangan terkait sumbangan tersebut yang diberi judul Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat.

"Saya mendukung Hamid Awaluddin yang tak mau percaya begitu saja dengan sumbangan Rp 2 triliun dari Akidi Tio itu," ujarnya.

Mahfud pun mengaku menulis berbagai pengalaman soal hal-hal serupa yang tentunya harus menjadi pengalaman bagi semua pihak di akun Twitter-nya.

Dalam cuitannya tersebut Mahfud menulis pernah ada orang mengaku menemukan harta karun peninggalan Majapahit tapi tak jelas juntrungannya.

Kemudian ada juga orang yang menunjukkan sertifikat pengakuan hutang miliaran dollar Amerika kepada Presiden Soekarno oleh sebuah bank di Swiss pada 1962.

Lantas orang itu minta dicarterkan pesawat dan hotel selama seminggu untuk mencairkan uang itu bersama lima orang.

Namun setelah dicek Bank tersebut tidak ada.

"Ada juga yang membawa sekoper uang dollar Amerika yang per lembarnya bernilai 1.000 dollar, minta tolong dicairkan dalam bentuk rupiah ke BI dan 25 persen akan dihibahkan ke pemerintah."

"Ketika ditanyakan ke BI malah ditertawakan karena Amerika tak pernah mencetak uang dolarnya dengan nilai 1000 dolar AS, paling tinggi cuma yang 100 dolar," beber Mahfud.

Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, Mahfud menegaskan dari awal tidak percaya dengan berita sumbangan Rp 2 triliun Akidi Tio.

"Sejak awal saya tak percaya pada berita Akidi Tio itu karena sama modus bohongnya dengan yang sudah-sudah," ujarnya.

Bahkan sejak awal kabar sumbangan Akidi Tio tersebut mencuat, ia sempat bertanya kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Daru.

Dalam pembicaraannya, ternyata Gubernur Sumsel hanya diundang seremoni sebagai Forkompimda secara dadakan, tapi tidak ada penyerahan barang atau dokumen apa pun.

"Makanya saya memposting tulisan Hamid Awaluddin sambil menceritakan pengalaman saya. Itu untuk mengingatkan mereka yang percaya dan bersemangat pada hal yang tak rasional seperti itu," ujarnya.

3. Yenny Wahid

Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, angkat bicara terkait hebohnya kabar sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio yang hingga kini belum jelas keberadaannya.

Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut menilai kehebohan ini menunjukkan bangsa Indonesia sedang mengalami krisis akal sehat dan suka kagetan.

"Meskipun kita percaya bahwa selalu ada malaikat dan keajaiban, peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu rasional dalam menghadapi apapun. Ojo kagetan," kata Yenny Wahid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021).

Yenny Wahid meminta semua pihak untuk mengedepankan rasionalitas dalam menelaah kasus tersebut.

Menurutnya perlu ada kecurigaan benar tidaknya seseorang menyumbang dana sebesar itu di tengah pandemi.

Dia pun menekankan penting sekali semua informasi yang beredar tidak diterima bulat-bulat begitu saja.

"Akal sehat kita kedepankan. Orang semestinya curiga, kok bisa ada yang nyumbang dua triliun, bener apa nggak, sehat mentalnya atau nggak. Jangan sampai satu negara ikut kebobolan," kata dia.

"Covid memang membuat kita nyaris putus asa, tapi jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Perlu dilakukan verifikasi dulu sebelum dikeluarkan ke publik," lanjut dia.

Geger dana hibah dari keluarga Akidi Tio ini mengingatkan Yenny pada heboh Bruneigate yang menimpa Gus Dur saat menjabat sebagai presiden.

Ketika itu, kata Yenny, parlemen menekan keras.

Setelah Tim Kejagung memverifikasi langsung pada Kesultanan Brunei, barulah akal sehat tegak kembali.

Karena itu, Yenny meminta publik 'ojo kagetan', sehingga tidak mudah diombang-ambingkan kabar dan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Selain itu, Yenny mengingat kasus geger lainnya seperti saat Menlu Adam Malik menerima resmi ibu hamil yang melapor tentang bayi dalam kandungannya bisa bicara.

Aparat yang tidak mengedepankan akal sehatnya, kata dia, meloloskan penipu diterima menteri utama kabinet.

"Hilangnya sense of rasionalitas," ungkap Yenny.

Cut Zahara Fona, nama ibu hamil yang mengaku bayi dalam kandungannya bisa bicara, lantas diterima Menlu Adam Malik di kediaman resminya.

Adam Malik kala itu mendengarkan 'bayi bicara'.

Lalu heboh pers memberitakan dan publik geger juga.

Belakangan Cut Zahara ketahuan berbohong.

Ternyata suara bayi itu berasal dari suara tape recorder yang disembunyikan di perut.

Sekali lagi, Yenny meminta agar seluruh masyarakat di Indonesia untuk selalu mengedepankan rasionalitas.

"Memang pandemi Covid-19 ini membuat kita semua nyaris putus asa. Tapi jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Mari kita berbuat sebisa kita membantu sesama dalam keadaan serba sulit saat ini," kata Yenny.

4. Supriansa

Polemik rencana sumbangan Rp 2 triliun oleh keluarga Akidi Tio terus bergulir setelah status tersangka yang kemudian dibantah Polda Sumatera Selatan terhadap Heriyanti anak Akidi Tio.

Anggota Komisi III DPR Supriansa menyayangkan kepolisian yang dengan mudahnya percaya terhadap rencana sumbangan Rp2 triliun.

"Sebenarnya geli melihat kasus itu, lucu, dan menggemaskan. Saya kira ini pelajaran bagi kita semua terutama kepolisian bahwa kalau ada yang berniat terlalu baik maka perlu ditelusuri dulu," kata Supriansa kepada wartawan, Rabu (3/8/2021).

Dia menyebut ada sejumlah pertanyaan yang perlu dipertanyakan dan ditelusuri lebih dulu.

Di antaranya, apakah memang keluarga Akidi Tio memiliki uang sebanyak Rp 2 triliun yang direncanakan akan dihibahkan untuk dana penanganan Covid-19.

"Uang itu berada di bank mana? Ada di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau uang itu ada di dalam atau di luar negeri, maka sebaiknya ditelusuri di bank mana disimpan," kata legislator F-Golkar tersebut.

Seharusnya, langkah-langkah penelusuran seperti itu yang kemudian dilakukan pihak berwajib.

"Polisi kan lebih hebat kalau menghadapi masalah tipu-tipu alias hoaks. Masa polisi kena prank di depan gubernur," ujar Supriansa

Kemudian soal penetapan tersangka, Supriansa mengatakan, hal itu menjadi wewenang dan ranah kepolisian.

Supriansa menuturkan, jika melihat segi pandang adanya niat baik keluarga Akidi Tio memang suatu hal yang patut disyukuri.

Ia menyebut niat baik sudah dihitung pahala.

"Namun kalau hanya niatnya memang mau ngerjain aparat penegak hukum, maka itu lain soalnya."

"Maka perlu dilihat dulu motivasi apa keluarga almarhum yang mau menyumbang itu."

"Saya kira kalau ini benar hoaks, maka anggaplah niat baik tak berbuah manis. Sabar saja," kata dia.

Pengusutan

Aliran dana  donasi penanganan Covid-19 dari keluarga mendiang Akidi Tio juga diusut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bahkan, PPATK merencanakan bakal menyerahkan sejumlah temuan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

PPATK menyebut soal indikasi sumbangan bodong Rp 2 triliun dari almarhum Akidi Tio.

Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, pihaknya belum mendapatkan informasi penyerahan data dan analisa PPATK tersebut.

"Belum dapat info. Saat ini belum ada pelaporan dari PPATK," kata Argo saat dikonfirmasi Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Argo menyebut, kasus donasi 2 Triliun yang saldonya diketahui tak cukup itu masih ditangani penyidik Polda Sumatera Selatan.

Polda Sumsel saat ini masih melakukan penyidikan terhadap putri Akidi Tio, Heryanty Tio yang berstatus sebagai saksi.

"Masih dikembangkan oleh penyidik di Polda Sumsel. Kemarin juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi untuk penyidikan lebih lanjut," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Dian Ediana Rae memastikan bilyet giro dari sebuah bank bumn dipastikan bodong.

Nilai sumbangan Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 ke Kapolda Sumsel, dari almarhum Akidi Tio diketahui saldonya tak sampai dengan angka nominal yang tertulis.

"Sampai hari ini, hampir bisa dipastikan ini bodong. Pihak bank juga sudah mengkonfirmasi bahwa nilai nominal 2 Triliun itu tidak cukup saldonya," kata Kepala PPATK Dian, Rabu (4/8/2021).

Atas temuan itu, PPATK melakukan penelusuran lebih lanjut dan hasil analisis itu akan dilaporkan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri.

"Detailnya transaksi akan kami sampaikan ke Kapolri dan Kapolda Sumsel terkait termuan ini," pungkas Dian.

(Tribunnews.com/Facundo, Inza, Vincentius, Reza Deni, Fandi Permana)