TRIBUNNEWS.COM. PAPUA -  Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyayangkan sikap Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang berencana membantu pembangunan rumah masyarakat korban banjir bandang Jayapura tanpa melakukan koordinasi dengan Pemda Jayapura terlebih dahulu.

Mathius menegaskan, lokasi yang didatangi Risma bersama pihak masyarakat tanpa melibatkan Pemda untuk melakukan pembangunan berpotensi menimbulkan konflik.

"Terus terang kami kecewa. Bukan soal perhatiannya karena membantu tentu saja baik tetapi mekanisme kerja Bu Mensos yang tidak koordinasi dengan kami ataupun dengan BNPB sebagai penanggungjawab itu yang akan menimbulkan masalah," kata Mathius dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Berkunjung ke Papua, Mensos Risma Tekankan Pentingnya Membangun Kualitas SDM

Menurut dia terkait rencana di daerah tentu Pemda paham dan harus tahu, jangan tiba-tiba datang lalu buat rencana.

"Ini secara kenegaraan juga tidak baik seakan-akan tidak ada koordinasi antara Kemensos dengan BNPB di Jakarta. Sangat kami sesalkan," ungkap Mathius.

Dijelaskan Mathius, kedatangan Risma pada hari Sabtu (7/8) pekan lalu ke Jayapura dan langsung ke lokasi rencana pembangunan rumah tanpa melibatkan Pemda atau sepengetahuan BNPB tentu akan menimbulkan konflik.

"Kami yang tahu kondisi di lapangan atau daerah, jadi jangan juga karena punya hubungan dengan orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak paham kondisi lalu kita datang begitu saja. Toh Kemensos juga pakai APBN dan jalur kerjanya harus jelas dengan kami di Pemerintah Daerah. Bukan main langsung begitu saja," tegasnya.

Atas kejadian ini Mathius mengaku sudah menyampaikan juga ke BNPB agar di antara Kementerian dan Lembaga perlu koordinasi jika memiliki program di daerah.

"Kan ada BNPB dan Pemda Jayapura yang selama ini sudah melakukan perencanaan pembangunan rumah para korban bencana baniir. Jika Kemensos mau ikut bantu ya dengan senang hati tetapi ikuti jalurnya, jangan main langsung dengan masyarakat. Atau jika ternyata bermasalah kami tidak tanggung jawab," ujar Mathius.

Diketahui sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, Mensos Tri Rismaharini ditemani Ketua FKUB Provinsi Papua Pendeta Lipius Binuluk mendatangi lokasi atau lahan yang direncanakan untuk dibangun rumah bagi para korban bencana banjir Jayapura tahun 2019 lalu.

Lipius pada kesempatan tersebut menjelaskan kepada Risma status lahan yang ada di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura tersebut.

"Sekali lagi ini tidak etis juga. Pemerintah pusat main sendiri begini tanpa koordinasi dengan Pemda. Jika ternyata lahannya bermasalah dan menimbulkan konflik apa Ibu Mensos mau tanggung jawab? Kan ujungnya kami Pemda juga yang nanti akan turun," ucapnya.

Terkait penanganan pasca banjir bandang, Presiden Jokowi sudah membentuk tim kerjasama lintas kementerian atau lembaga yang selama ini sudah dikerjakan secara bertahap, yaitu segmen pertama di cagar alam Cyclop, segmen kedua kawasan Daerah Aliran Sungai Kota Sentani,  dan segmen ketiga kawasan danau Sentani.

"Jadi itu semua sudah kita bentuk dengan baik dan sekretariatnya ada di Provinsi. Jadi kalau Bu Risma mau masuk ya harus koordinasi dulu supaya jelas yang dikerjakan apa dan mekanismenya bagaimana? Tidak bisa main sendiri begini tanpa kita tahu," ungkap Mathius.

Terpisah Analis Kebijakan BNPB Rifai menambahkan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui rencana Kementerian Sosial untuk membantu penanganan perumahan korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

"Kami tidak tahu soal itu. Harap saja agar tidak terjadi pendobelan dan yang paling penting sebenarnya koordinasi juga dengan tim yang sudah ada bersama Pemda setempat sehingga tahu apa yang perlu dikerjakan," kata Rifai.