Tribun

TPDI Soroti Kegiatan Pengukuhan TPAKD di Pulau Semau NTT

TPDI mengkritik kegiatan Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kota dan kabupaten se Nusa Tenggara Timur (NTT).

Editor: Adi Suhendi
TPDI Soroti Kegiatan Pengukuhan TPAKD di Pulau Semau NTT
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengkritik kegiatan Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kota dan kabupaten se Nusa Tenggara Timur (NTT) di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang pada Jumat 27 Agustus 2021.

Diketahui kegiatan yang dihadiri Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, para bupati, dan pejabat serta peserta lainnya diduga melanggar protokol kesehatan.

Diketahui, video tetang acara tersebut pun viral di media sosial.

"Beredar viral di medsos, cuplikan video pegelaran acara yang nampak sangat mewah untuk ukuran NTT, dimana semua pejabat NTT (Gubernur, Wakil Gubernur, para bupati se-NTT) hadir dalam acara di Pulau Semau yang megah, melibatkan artis pendukung membuat semua mata terpana, nyaris tak percaya bahwa penyelenggara acara itu Gubernur NTT," kata Petrus Selestinus dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (29/8/2021).

Menurut Petrus, kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan hampir seluruh Bupati se-NTT dalam acara tersebut jelas dapat dikualifikasi sebagai sikap insubordinasi atau pembangkangan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

Selain itu, menurut dia, kegiatan tersebut mengkhianati Instruksi Gubernur NTT dan rasa keadilan publik, terlebih-lebih ini masuk kategori sebagai tindak pidana. 

"Ini jelas perilaku yang tidak pantas, tidak patut dicontoh bahkan mereka tidak layak dipercaya lagi, jika pada Pilkada 2024 mereka maju lagi dalam pencalonan Pilkada periode berikutnya, karena warga NTT sudah mencatat semua yang terjadi," ujar Petrus Selestinus.

Advokat Peradi ini pun meminta agar Kapolda NTT tidak boleh 'menjadi bunglon'.

Baca juga: Kunjungi Kerajaan Termanu di NTT, Ketua DPD RI Diangkat Jadi Anggota Kehormatan Dewan Adat

Di mana ketika warga NTT berkumpul dan berkerumun, warga dikejar-kejar dan acaranya dibubarkan, bahkan ada warga yang disiksa atas nama penegakan protokol kesehatan Covid-19. 

Namun,ketika para pejabatnya bertindak congkak berlebihan, pamer kemewahan di saat warga NTT yang terdampak Covid-19, menghadapi kesulitan ekonomi serius, dengan menabrak semua Peraturan Perundang-Undangan, Kapolda NTT seakan membiarkan tanpa ada penindakan.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas