Tribun

Dianiaya Oknum TNI Terkait Penerapan PPKM, Bu Lurah Tolak Berdamai

Lurah Asuhan Walmaria Zalukhu menolak berdamai dengan oknum TNI AD Serda JS

Editor: Erik S
Dianiaya Oknum TNI Terkait Penerapan PPKM, Bu Lurah Tolak Berdamai
Tribun Medan/Alija Magribi
Kapenrem 022/PT Mayor Sondang Tanjung (Kiri), Lurah Asuhan Walmaria Zalukhu (Tengah) dan Kepala Inspektorat Junaedi Sitanggang, Senin (23/8/2021) 

TRIBUNNEWS.COM, SIANTAR- Lurah Asuhan Walmaria Zalukhu menolak berdamai dengan oknum TNI AD Serda JS terkait kasus penganiayaan.

Lurah asuhan disebut menjadi korban penganiayaan Serda JS terkait penerapan protokol kesehatan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Kasus oknum tentara aniaya bu lurah hingga berdarah-darah di Kota Siantar sempat ramai diperbincangkan dan jadi perhatian publik.

Adapun pelaku yang dituduh melakukan penganiayaan yakni Serda JS.

Sementara, yang jadi korban penganiayaan adalah Lurah Asuhan Walmaria Zalukhu.

Baca juga: Kejagung Perlu Waktu 7 Hari Teliti Berkas Perkara Dugaan Penganiayaan Irjen Napoleon

Terkait kasus yang terjadi pada Minggu (22/8/2021) malam silam itu, Kasat Reskrim Polres Siantar, AKP Edi Sukamto mengatakan, ia berupaya memanggil Walmaria Zalukhu karena sempat menyebut ihwal konflik karena penerapan protokol kesehatan di kelurahannya.

"Kita coba untuk tahapan mediasi. Kita panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi, kemudian kita coba mediasi apakah bisa diterapkan restoratif justice atau tidak. Kemudian bila tak tercapai restoratif justice, kita akan periksa kembali berkas," kata Edi, Jumat (22/10/2021).

Edi mengatakan, kepolisian tidak bisa semena-mena dalam penyelidikan kasus ini, mengingat Walmaria sempat menyebarkan informasi di Facebook bahwa ia dipukuli oleh oknum prajurit TNI AD karena menjalankan protokol kesehatan.

Baca juga: Puspolkam Nilai Tepat Instruksi Kapolri Tindak Tegas Oknum Polisi Pelaku Kekerasan Berlebihan

Ia menjelaskan, bila tak terjadi restoratif justice, mereka akan meminta ahli bahasa untuk meneliti informasi yang disampaikan Walmaria apakah berbau pelanggaran ITE atau tidak.

"Karena memang menerapkan UU ITE ini juga tidak bisa sewenang-wenang. Kita butuh pakar bahasa untuk meneliti isi pesan yang disampaikan," katanya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas