Tribun

Tidak Mau Gunakan BPK, Kejari Siantar Justru Gandeng Polmed Hitung Kerugian Negara

Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menggandeng Politeknik Negeri Medan (Polmed) menghitung dugaan kerugian negara.

Editor: Erik S
Tidak Mau Gunakan BPK, Kejari Siantar Justru Gandeng Polmed Hitung Kerugian Negara
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Kantor Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Rabu (24/11/2021) 

Rendra juga tak bisa menjawab alasan Kejari Siantar yang malah menggandeng Polmed, bukannya lembaga audit milik negara lain seperti BPKP ataupun Inspektorat Daerah.

Selain itu juga, Rendra tak bisa menjawab apakah hasil pemeriksaan mereka bersama Polmed telah disingkronkan dengan BPK RI.

"Nggak tahu saya," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Siantar Frengky Boy Saragih, Rabu (24/11/2021) mengaku heran dengan adanya hasil audit lain selain BPK.

Sebab, dasar pengembalian negara harus jelas.

"Secara hierarki kan harusnya BPK. Pengembalian kerugian negara ini akan menjadi pemasukan untuk kas negara dan dipertanggungjawabkan. Tentu harus jelas dasar hukumnya," kata Frengky.

Frengky pun merasa aneh bila kejaksaan menjalani fungsi sebagai lembaga audit, bukannya lembaga hukum. Pasalnya kerugian negara dari LHP BPK tersebut sudah diterbitkan April 2020 dan belum juga dilunasi setelah 60 hari dikeluarkan.

"Tupoksi kan berbeda. Kejaksaan kan lembaga hukum. Kita kan menganut temuan BPK. Ini kan soal uang. Kalau nggak mereka (kejaksaan) ajalah jadi lembaga audit semua proyek-proyek ini," heran politikus Nasdem ini.

Kerugian Negara Belum Dilunasi

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengatakan, pihaknya belum ada mengeluarkan notifikasi pelunasan kerugian negara senilai Rp 2,9 miliar itu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas