Tidak Mau Gunakan BPK, Kejari Siantar Justru Gandeng Polmed Hitung Kerugian Negara
Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menggandeng Politeknik Negeri Medan (Polmed) menghitung dugaan kerugian negara.
Editor: Erik S
Sebab, dasar pengembalian negara harus jelas.
"Secara hierarki kan harusnya BPK. Pengembalian kerugian negara ini akan menjadi pemasukan untuk kas negara dan dipertanggungjawabkan. Tentu harus jelas dasar hukumnya," kata Frengky.
Frengky pun merasa aneh bila kejaksaan menjalani fungsi sebagai lembaga audit, bukannya lembaga hukum. Pasalnya kerugian negara dari LHP BPK tersebut sudah diterbitkan April 2020 dan belum juga dilunasi setelah 60 hari dikeluarkan.
"Tupoksi kan berbeda. Kejaksaan kan lembaga hukum. Kita kan menganut temuan BPK. Ini kan soal uang. Kalau nggak mereka (kejaksaan) ajalah jadi lembaga audit semua proyek-proyek ini," heran politikus Nasdem ini.
Kerugian Negara Belum Dilunasi
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengatakan, pihaknya belum ada mengeluarkan notifikasi pelunasan kerugian negara senilai Rp 2,9 miliar itu.
"Memang belum ada saya keluarkan tanda pelunasan," jelasnya di sela rapat gabungan komisi DPRD Pematangsiantar dengan TPAD, Rabu (17/11/2021).
"Itu coba (ditanya) ke Inspektorat. Sebenarnya memang saya tahu informasinya tapi saya harus cek lagi berapa yang sudah rekanan setorkan ke bendahara," dalih Masni.
Baca juga: Pascainstruksi Jaksa Agung, Kejaksaan Terima Banyak Pengaduan Kasus Mafia Tanah dan Pelabuhan
Masni mengaku tak bisa menjawab berapa besaran yang sudah disetorkan rekanan karena tak memegang data. Ia pun menyarankan pertanyaan itu diajukan ke Inspektorat Kota Pematangsiantar.
"Kalau mau kejelasan, bisa ditanyakan ke Inspektorat, karena sekarang TPKND itu sekretarisnya Inspektorat. Kalau mau jelas bapak bisa tanya ke Inspektorat," kata Masni kembali.
Disinggung mengenai BPKD sebagai pihak yang mengetahui pelunasan pembayaran setiap kerugian negara, Masni mengatakan
Dalam perkara ini, PT Erapratama Putra Perkasa (EPP) selaku rekanan yang membangun jembatan VIII Sta 13+441 sampai dengan Sta 13+436, senilai Rp 14,4 miliar justru merugikan negara senilai Rp 2,9 miliar. LHP BPK Perwakilan Sumut menemukan kekurangan volume pengerjaan.
Penunjukkan PT EPP sebagai rekanan sejak awal menimbulkan tanda tanya.
Padahal sebelumnya, ada perusahaan yang menawarkan pengerjaan dengan nilai lebih murah pada tender pertama. (Penulis: Alija Magribi)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Bah, Kejari Siantar tak Percaya Percaya Fungsi BPK RI Mengaudit Kerugian Negara
